SELAMAT DATANG DI WEBSITE MEDIA LINTAS INDONESIA | BOX REDAKSI : PENDIRI / PEMILIK : Eddy Supratman,SE / Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / Edios / Penasehat/Kuasa Hukum : Arfan,SH,MH / Dewan Pembina : H.Bagus Ali Junaidy,SH / Eko Drajad Mulianto / Sahat L Tobing / Mansur / Dewan Penasehat : Ir.Eko Sutikno / Sutrisno,SE / Ahmad Basori / Drs.Soepani / Hassan / Kepala Biro Hukum : DR.Charles Andrias Ukus,SH.MA / Pimpinan Umum : Eddy Supratman,SE ( Kontak : 0812 1661 1788 ) / Wakil Pimpinan Umum : Indra ( Kontak : 0878 9641 3999 ) / Pemimpin Redaksi : Drs.Teguh Susena / Pimpinan Perusahaan : Edios / Wakil Pimpinan Perusahaan : Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / Dewan Redaksi : Eddy Supratman,SE / Edios / Dharmawan P,SE,MM / Drs.Teguh Susena / Juma Arih Barus, SH / Mansur / Eman Sulaeman,SH / Indra / Indrawan H, SE / Rachmad QHJ / Staf Redaksi : Wita / Fitri Indriani / Harianto / Rery Dian Lukito / Henron Simajuntak / Barry Damanik / Sutrisno / Redaktur Pelaksana : Flash Diamond,S.Kom / Redaktur Multi Media : Jessy Pratiwi Sp / LITBANG { Pengembangan Media } : Sri Iswanti, SH / Marketing : Ahmad Hidayat / Keuangan : Binti Masruroh | PERWAKILAN / KOORDINATOR : Perwakilan Sulawesi Utara : Agus Dwi Dharmaji / Perwakilan Riau : Juli Indrawan Lubis / Perwakilan Aceh : T.Joz Muslem,SE / Perwakilan Lampung : Roski / Perwakilan Jatim : Andrians / Perwakilan Sumatera Utara : Alex Wijaya / Koordinator Sumatera Utara : Rizal Pangaribuan / Koordinator Sulbar : Gazali / Koordinator Papua : Ferdinant Pakage,S.ST,MM / Koordinator Kepri : Rifki Hidayat / Koordinator Bangka : Syahrul Anuar | KEPALA BIRO / WARTAWAN : PROVINSI JATIM : Kepala Biro Sidoarjo : Sunarko, S.Sos / Kepala Biro Kediri : Hadi Trisno / Wartawan : Djoko Muriyantono / Joko Prasetyo / Joko Priono / Asrori Wijaya,SH / M.Farid Nu`man / Wartawan Jombang : Agus Sugiarto / Nurhadi / Wartawan Kepala Biro Tulungagung : Imam Nakroni / Kepala Biro Trenggalek : Sukardi / Wartawan : Anita Kristiani / Mujito / Kepala Biro Sumenep : Abu Yasid / Wartawan : Roni Agustian / Sucipto Winarki / Kepala Biro Kabupaten Blitar : Agus Sukoco / Kepala Biro Kota Blitar : M.Zaenal Arifin / Wartawan : Timbul Santoso / Kepala Biro Lamongan : Totok Hasibuan / Kepala Biro Banyuwangi : H.Ach.SB Harianto / Wartawan : Andreas Wahyudi, SE / Mohamad Haris / Hairul Hakim / Novie Nindyarto / Wartawan Bondowoso ; Eko Dwi Susanto / Wartawan Jember : Fery Sugiyanto / Kepala Biro Surabaya : Zanuar | Wartawan Daerah Eks Keresidenan Kediri : Rifa'i | JAWA BARAT / BANTEN : Wartawan Cicebon : Slamet Triyadi / Wartawan Kuningan : Cece Try Atma Suteja,SH / Kepala Biro Tangerang Selatan : Andi Sukandi / Kepala Biro Kota Tangerang : Udi Mashudi / Wartawan : Sarno / Asmawi / Cecep Kurnia / Sanedi / Usman Kepala Biro Kabupaten Tangerang : Ahyar / Wartawan : / Nuryadi Hidayat / Ahya / Hanapi | D.I. ACEH : Kepala Biro Sabang : Mawardi / Kepala Biro Aceh Singkil : M.Nela Limbong / Kepala Biro Subulussalam : Mukaribin Pohan | JAMBI : Kepala Biro Merangin : Mansurdin / Kepala Biro Tanjung Jabung Barat : M.Luthfi / Kepala Biro Tanjung Jabung Timur : Amerson | SUMATERA UTARA : Wartawan : Supriono / Asron Nasution / Kepala Biro Toba Samosir : Flores Manurung / Wartawan : Marasi Manurung / Kepala Biro Labuhanbatu Selatan : Sabar Delao / Wartawan : Irmansyah Sinaga / Ari Wardana / Kepala Biro Batubara : Yusfan | RIAU : Kepala Biro Dumai : Syafrizal / Wartawan : Yosriadi / Kepala Biro Palalawan : Bakri Nurdin | SUMATERA SELATAN : Kepala Biro Ogan Komering Ulu : Adril Fatah / Kepala Biro Oku Timur : Adril | Wartawan : Lubuklinggau / Musi rawas : Rif'at Achmad / SUMATERA BARAT : Wartawan : Tengku Azlim Al Idrus / LAMPUNG : Kepala Biro Lampung Utara : Gustami Arifin / Kepala Biro Lampung Timur : Zahransyah / Kepala Biro Lampung Barat : Nurholis / Kepala Biro Tulangbawang : Azwari | SULAWESI : Kepala Biro Buol : Syamsul. J. Idris / Kepala Biro Minahasa : Charles Andrias Ukus,SH / Kepala Biro Morowali : Abdullah | KALIMANTAN : Kepala Biro Nunukan : Rhonye Daniel Maddye. / Kepala Biro Singkawang : Asmin / Kepala Biro Murung Raya : Endut / Kepala Biro Tanah Bumbu : H. Abdurrasyied Khoiry / Biro Banjarmasin : M.Sya`bani,S.AG / Wartawan : Suwari | MALUKU : Biro Seram Bagian Barat : La Ode Anwar Tiha / Biro Ambon : Derek Tiwery | BANGKA BELITUNG : Wartawan Belitung : Mustari | KEPRI : Kepala Biro Kepri : R.Hidayat / Kepala Biro Natuna : Ahtar Edison / Bayu Irawan / Kepala Biro Lingga : Kasmiran | PAPUA : Kepala Biro Deiyai : Ferdinant Pakage,S.ST,MM | PAPUA BARAT : Kepala Biro Sorong : Pelipus Renhoar | BALI : Kepala Biro Denpasar : Rodi |DKI JAKARTA : Biro Japus / Tirta Sawir / Biro Jakbar : Arif Fadillah | KORESPONDEN : Jakarta : Dendi / Paris : Emanuel Suharto / USA : Didi Kardono | KEPMENKUMHAM RI No. AHU-2442627.AH.01.01 TAHUN 2015 | Penerbit: PT. Anugrah Mandiri Media | Alamat Redaksi / Tata Usaha : Jalan Taman Bendungan Asahan I No. 5 - Bendungan Hilir - Jakarta Pusat,10210 - Telp/Fax: 021.57851651 / 0822 3846 6988 | Percetakan: PT. Harko Jaya | Email:media.lintasindonesia@yahoo.co.id / Website:www.media-lintasindonesia.co.id | Rek. Bank BRI. No. 3 1 8 0 0 1 0 2 6 6 5 6 5 3 7 , Atas Nama Eddy Supratman,SE | Rek. Bank BCA. No. 1 8 0 0 3 6 9 0 4 1 , Atas Nama : Eddy Supratman,SE | Hotline : 0822 3846 6988 / Whatsapp : 0812 1661 1788 | Whatsapp Media Center : ( Pusat Penerima Berita ) 08957 0634 0088 | CATATAN : *Apabila telah menyatakan bergabung dengan media lintas indonesia, maka secara langsung terikat dengan peraturan - peraturan yang berlaku di media lintas indonesia . |
Breaking News

WACANA PEMEKARAN PROPINSI DI PAPUA TIDAK SESUAI ALUR KEBIJAKAN DAN BERTENTANGAN UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS

Media Lintas Indonesia, co.id. Rencana Pemekaran Dua Provinsi di Papua terus menimbulkan berbagai tanggapan dari beragam pihak. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deiyai pun ikut menanggapi rencana tersebut.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Deiyai Ferdinan Pakage menilai, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Mendagri) dan Para Bupati di Wilayah Meepago tersebut tidak melalui formulasi kebijakan yang tepat, dan diduga tidak sesuai prosedur yang berlaku. “Pemekaran harus sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah pusat, harus sesuaikan dengan amanat Undang-Undang Otsus bahwa pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP, Kebijakan yang diambil tentang pemekaran propinsi papua sangat tidak tepat dan belum waktunya, sebab kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

Ini berarti bahwa kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan masyarakat secara umum, karena jika suatu kebijakan publik bertentangan dengan nilai- nilai atau kepentingan masyarakat, maka pasti akan terjadi resistensi dari masyarakat ketika kebijakan tersebut di implementasikan.

Dalam arti yang luas, kebijakan publik memiliki hubungan secara mutlak dengan masyarakat, karena orientasi kebijakan publik akan kembali pada mayarakat dan lingkungannya.

Menurut Ferdinant 08/11/2019 Via sambungan telp, Dalam beberapa kasus yang saya amati di papua khususnya wilayah meepago, meskipun kebijakan publik sudah disusun dengan sesuai dengan nilai dan kepentingan masyarakat, namun dalam tataran implementasi masih sering ditemui adanya resistensi dari masyarakat.

Hal ini terjadi karena proses implementasi seringkali tidak didasarkan pada kesepakatan awal ketika kebijakan itu dirumuskan. Ferdinant menyatakan bahwa resistensi pemekaran terhadap proses relokasi muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan proses implementasi kebijakan, terjadi “permainan” Kekuasaa tentang Jabatan dan Pembangunan serta Pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari kebijakan itu sendiri.

Sehingga dari hati nurani masyarakat Papua menolak untuk pemekaran dan memilih untuk tetap bertahan hanya ada dua propinsi yaitu propinsi papua dan papua barat.

Ferdinant berangapan bahwa Implementasi kebijakan publik mendapat tantangan yang lebih beragam, karena nilai-nilai dan kepentingan masyarakat juga beragam. Jika kepentingan masyarakat yang beragam tersebut tidak terwakili maka sejak proses perumusan hingga implementasi tentu akan menuai resistensi.

Hal ini terjadi karena pada masyarakat yang multikultural keberagaman kepentingan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

Sehingga keterlibatan nyata seluruh masyarakat dalam proses perumusan, bertanggungjawab atas pelaksanaan maupun dalam meninjau kembali hasil-hasil pembangunan dari kebijakan publik merupakan indikator keberhasilan dari suatu kebijakan.

Ini mengisyaratkan bahwa harus ada sinergisitas yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam suatu kebijakan publik.

Merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP.
KOMPAS.com – Majelis Rakyat Papua ( MRP) memastikan tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi terkait rencana pemekaran di Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Timotius Murib, di Jayapura, Papua, Selasa (5/11/2019). “Merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP. MRP tentu tidak akan memberikan rekomendasi tentang pemekaran itu,” tuturnya.

Dengan adanya alusan singkat diatas maka wacana pemekaran propinsi di Papua tidak sesuai alur kebijakan dan UU NO 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.(fy)

About lintas

Call Now ButtonCall Redaksi Lintas Indonesia