SELAMAT DATANG DI WEBSITE MEDIA LINTAS INDONESIA | BOX REDAKSI : PENDIRI / PEMILIK : Eddy Supratman,SE / Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / Edios / Penasehat/Kuasa Hukum : Arfan,SH,MH / Dewan Pembina : H. Pujianto / H. Bagus Ali Junaidy,SH / Eko Drajad Mulianto / Dewan Penasehat : Ir.Eko Sutikno / Sutrisno,SE / Ahmad Basori / Drs.Soepani / Sahat L Tobing / Mansur / Kepala Biro Hukum : DR.Charles Andrias Ukus,SH.MA / Pimpinan Umum : Eddy Supratman,SE ( Kontak : 0812 1661 1788 ) / Wakil Pimpinan Umum : Indra ( Kontak : 0878 9641 3999 ) / Pemimpin Redaksi : Drs.Teguh Susena / Pimpinan Perusahaan : Edios / Wakil Pimpinan Perusahaan : Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / DEWAN REDAKSI : Eddy Supratman,SE / Edios / Dharmawan P,SE,MM / Drs.Teguh Susena / Syaiful Mansyur, ST / Juma Arih Barus, SH / Mansur / Eman Sulaeman,SH / Indra / Indrawan H, SE / Rachmad QHJ / Staff Redaksi : Sandi Baskoro / Udi Mashudi / Harianto / Rery Dian Lukito / Henron Simajuntak / Barry Damanik / Sutrisno / Redaktur Pelaksana : Flash Diamond,S.Kom / Redaktur Multi Media : Jessy Pratiwi Sp / LITBANG { Pengembangan Media } : Sri Iswanti, SH / Marketing : Ahmad Hidayat / Keuangan : Binti Masruroh | PERWAKILAN : Perwakilan Bangka Belitung : Tarmizi Yazid / Perwakilan Sulawesi Utara : Agus Dwi Dharmaji / Perwakilan Riau : Juli Indrawan Lubis / Perwakilan Aceh : T.Joz Muslem,SE / Perwakilan Jatim : Andrians / Perwakilan Sumatera Utara : Alex Wijaya / KOORDINATOR : Koordinator Sulawesi Selatan dan Tenggara : MT. Supriadi Latif / Koordinator Sumatera Utara : Rizal Pangaribuan / Koordinator Sulbar : Gazali / Koordinator Papua : Ferdinant Pakage,S.ST,MM / Koordinator Kepri : Rifki Hidayat / Koordinator Wilayah Bangka : Syahrul Anuar / Koordinator Wilayah Belitung : Inrarah | KEPALA BIRO / WARTAWAN : PROVINSI JATIM : Kepala Biro Sidoarjo : Sunarko, S.Sos / Kepala Biro Kediri : Hadi Trisno / Wartawan : Djoko Muriyantono / Joko Prasetyo / Joko Priono / Asrori Wijaya,SH / M.Farid Nu`man / Wartawan Jombang : Agus Sugiarto / Nurhadi / Wartawan Kepala Biro Tulungagung : Imam Nakroni / Kepala Biro Trenggalek : Sukardi / Wartawan : Anita Kristiani / Mujito / Kepala Biro Sumenep : Abu Yasid / Wartawan : Roni Agustian / Sucipto Winarki / Kepala Biro Kabupaten Blitar : Agus Sukoco / Kepala Biro Kota Blitar : M.Zaenal Arifin / Wartawan : Timbul Santoso / Kepala Biro Lamongan : Totok Hasibuan / Kepala Biro Banyuwangi : H.Ach.SB Harianto / Wartawan : Mohamad Haris / Novie Nindyarto / Wartawan Bondowoso ; Eko Dwi Susanto / Wartawan Jember : Fery Sugiyanto / Kepala Biro Surabaya : Zanuar | Wartawan Daerah Eks Keresidenan Kediri : Rifa'i | JAWA BARAT / BANTEN : Wartawan Cicebon : Slamet Triyadi / Wartawan Kuningan : Cece Try Atma Suteja,SH / Kepala Biro Tangerang Selatan : Andi Sukandi / Kepala Biro Kabupaten Tangerang : Ahyar / Nuryadi Hidayat / Ahya / Hanapi / Sanedi / Usman | D.I. ACEH : Kepala Biro Sabang : Mawardi / Kepala Biro Aceh Singkil : M.Nela Limbong / Kepala Biro Subulussalam : Mukaribin Pohan | JAMBI : Kepala Biro Merangin : Mansurdin / Kepala Biro Tanjung Jabung Barat : M.Luthfi / Kepala Biro Tanjung Jabung Timur : Amerson | SUMATERA UTARA : Wartawan : Supriono / Asron Nasution / Tarman / Kepala Biro Toba Samosir : Flores Manurung / Wartawan : Marasi Manurung / Kepala Biro Labuhanbatu Selatan : Sabar Delao / Wartawan : Irmansyah Sinaga / Ari Wardana / Kepala Biro Batubara : Yusfan | RIAU : Kepala Biro Dumai : Syafrizal / Kepala Biro Palalawan : Bakri Nurdin | SUMATERA SELATAN : Kepala Biro Ogan Komering Ulu : Adril Fatah / Kepala Biro Oku Timur : Adril | Wartawan : Lubuklinggau / Musi rawas : Rif'at Achmad / SUMATERA BARAT : Wartawan : Tengku Azlim Al Idrus / LAMPUNG : Kepala Biro Lampung Utara : Gustami Arifin / Kepala Biro Lampung Timur : Zahransyah / Kepala Biro Lampung Barat : Nurholis | SULAWESI : Kepala Biro Buol : Syamsul. J. Idris / Kepala Biro Minahasa : Charles Andrias Ukus,SH / Kepala Biro Morowali : Abdullah | KALIMANTAN : Kepala Biro Nunukan : Rhonye Daniel Maddye. / Kepala Biro Singkawang : Asmin / Kepala Biro Murung Raya : Endut / Kepala Biro Tanah Bumbu : H. Abdurrasyied Khoiry / Biro Banjarmasin : M.Sya`bani,S.AG / Wartawan : Suwari | MALUKU : Biro Seram Bagian Barat : La Ode Anwar Tiha / Biro Ambon : Derek Tiwery | BANGKA BELITUNG : Wartawan Belitung : Biltonsyah | KEPRI : Kepala Biro Kepri : R.Hidayat / Kepala Biro Lingga : Kasmiran | PAPUA : Kepala Biro Deiyai : Ferdinant Pakage,S.ST,MM | PAPUA BARAT : Kepala Biro Sorong : Pelipus Renhoar | BALI : Kepala Biro Denpasar : Rodi |DKI JAKARTA : Biro Japus / Tirta Sawir / Biro Jakbar : Arif Fadillah | KORESPONDEN : Jakarta : Dendi / Paris : Emanuel Suharto / USA : Didi Kardono | KEPMENKUMHAM RI No. AHU-2442627.AH.01.01 TAHUN 2015 | Penerbit: PT. Anugrah Mandiri Media | Alamat Redaksi / Tata Usaha : Jalan Taman Bendungan Asahan I No. 5 - Bendungan Hilir - Jakarta Pusat,10210 - Telp/Fax: 021.57851651 / 0822 3846 6988 | Percetakan: PT. Harko Jaya | Email:media.lintasindonesia@yahoo.co.id / Website:www.media-lintasindonesia.co.id | Rek. Bank BRI. No. 3 1 8 0 0 1 0 2 6 6 5 6 5 3 7 , Atas Nama Eddy Supratman,SE | Rek. Bank BCA. No. 1 8 0 0 3 6 9 0 4 1 , Atas Nama : Eddy Supratman,SE | Hotline : 0822 3846 6988 / Whatsapp : 0812 1661 1788 | Whatsapp Media Center : ( Pusat Penerima Berita ) 08957 0634 0088 | CATATAN : *Apabila telah menyatakan bergabung dengan media lintas indonesia, maka secara langsung terikat dengan peraturan - peraturan yang berlaku di media lintas indonesia . |
Breaking News

BEBAN NEGARA BERTAMBAH, Ratusan Ribu TK Asosiasi Jasa Konstruksi Terancam PHK

JAKARTA | Pekan kemarin Kementerian PUPR terbitkan surat Keputusan No 1410/KPTS/M/2020 tanggal 04 Sepetember 2020 tentang asosasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi.

Surat keputusan hasil kerja tim akreditasi Ditjen Bina Konstruksi kementerian PUPR tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi Indonesia, atas kondisi ini AKLINDO yang juga merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi angkat bicara.

Ketua Umum AKLINDO Andi Amir Husry menuturkan bahwasanya Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 telah membekukan 90 ( Sembilan puluh ) Asosiasi Jasa Konstruksi yang jaringannya tersebar mulai dari Pusat sampai di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.Ujarnya, selasa 15/09/20 di jakarta

Akibatnya akan terjadi PHK terhadap ratusan ribu tenaga kerja. Sehingga sangat tidak patut dalam kondisi Negara menghadapi bencana pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Tidak ada urgensi membekukan Asosiasi yang tidak membebani APBN dalam kondisi Negara mengalami bencana sekarang ini. Tegas ketua umum AKLINDO !!!

Oleh karenanya, Kementerian PUPR dapat dianggap melanggar asaz kepatutan terhadap Peraturan Presiden R.I. No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional memprioritaskan program subsidi besar-besaran bagi tenaga kerja dan pencegahan PHK demi stabilisasi ekonomi yang mengalami resesi. Jelas Andi

Kemudian, dalam pelaksanaannya Ketua Umum AKLINDO juga mempertanyakan aspek kejujuran dan keterbukaan sebagaimana Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 2 asas kejujuran dan keadilan; serta asas keterbukaan. Terang Andi

Dimana performasi dan yang lainnya tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam database LPJKN (Unsur dan Non Unsur –red), sehingga penyelenggaraan akreditasi dan hasilnya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia

Terlebih sebelumnya LPJKN melayangkan Surat No. 1241- UM/LPJK.IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang meminta Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi kepada semua Asosiasi, Dalam waktu yang tidak lama, yaitu tiga hari kemudian, pada tanggal 04 September 2020, terbit Kepmen tentang Akreditasi. Dengan demikian, Panitia Akreditasi tidak jujur dan tidak terbuka kepada LPJKN sebagai Sekretariat Program Akreditasi Asosiasi.

*KEPMEN PUPR DITENGGARAI TABRAK BANYAK ATURAN*

Selanjutnya, Ketua umum AKLINDO Andi Amir Husry juga menenggarai bahwa dalam penerbitan surat keputusan menteri tersebut telah menabrak banyak aturan, diantaranya :

Pertama. UU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 105 menyatakan: Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

UU Nomor 2 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 22 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian, PP No. 22 Tahun 2020 cacat hukum sebab melanggar Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu diundangkan setelah lewat 2(dua) tahun bahkan terlambat selama 1 tahun 2 bulan. Sesuai hukum, Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 batal dengan sendirinya, dasar hukumnya (PP No. 22 Tahun 2020 ) tidak sah secara hukum sebab bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017.

Kedua. Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 yang mengakreditasi hanya 12 Asosiasi Badan Usaha dan 25 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau membekukan 60 Asosiasi Badan Usaha dari total 72, dan membekukan 35 Asosiasi dari jumlah 60 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

Dengan hanya meloloskan 12 dan 72 Asosiasi tersebut di atas, maka berpeluang timbul Oligopoli dalam pelayanan Usaha Jasa Konstruksi, yang seluruhnya dari Usaha Jasa Konstruksi Besar.

Ketiga. Bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bahwa asosiasi Jasa Konstruksi kebanyakan masih dalam kategori Menengah, utamanya yang berada di luar Jawa Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 hanya memberi akreditasi pada Asosiasi Besar sehingga menimbulkan
ketidak-adilan bagi Asosiasi level Menengah.

Keempat. Bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pananggulangan Kemiskinan

Ketua Umum AKLINDO menekankan bahwa pembekuan 60 Asosiasi Badan Usaha dan 35 Asosiasi Profesi menimbulkan PHK bagi ribuan pegawai asosiasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menambah jumlah potensi kemiskinan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang sekarang ini mengalami resesi. Atas kondisi tersebut sudah sepatutnya Pemerintah membatalkan Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020. Seraya melakukan penyegaran organisasi. Tutup Ketua Umum AKLINDO Andi Amir Hursy.

About lintas

Call Now ButtonCall Redaksi Lintas Indonesia