SELAMAT DATANG DI WEBSITE MEDIA LINTAS INDONESIA | BOX REDAKSI : PENDIRI / PEMILIK : Eddy Supratman,SE / Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / Edios / Penasehat/Kuasa Hukum : Arfan,SH,MH / Dewan Pembina : H.Bagus Ali Junaidy,SH / Eko Drajad Mulianto / Sahat L Tobing / Mansur / Dewan Penasehat : Ir.Eko Sutikno / Sutrisno,SE / Ahmad Basori / Drs.Soepani / Hassan / Kepala Biro Hukum : DR.Charles Andrias Ukus,SH.MA / Pimpinan Umum : Eddy Supratman,SE ( Kontak : 0812 1661 1788 ) / Wakil Pimpinan Umum : Indra ( Kontak : 0878 9641 3999 ) / Pemimpin Redaksi : Drs.Teguh Susena / Pimpinan Perusahaan : Edios / Wakil Pimpinan Perusahaan : Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / DEWAN REDAKSI : Eddy Supratman,SE / Edios / Dharmawan P,SE,MM / Drs.Teguh Susena / Syaiful Mansyur, ST / Juma Arih Barus, SH / Mansur / Eman Sulaeman,SH / Indra / Indrawan H, SE / Rachmad QHJ / Staff Redaksi : Sandi Baskoro / Wita / Fitri Indriani / Harianto / Rery Dian Lukito / Henron Simajuntak / Barry Damanik / Sutrisno / Redaktur Pelaksana : Flash Diamond,S.Kom / Redaktur Multi Media : Jessy Pratiwi Sp / LITBANG { Pengembangan Media } : Sri Iswanti, SH / Marketing : Ahmad Hidayat / Keuangan : Binti Masruroh | PERWAKILAN : Perwakilan Bangka Belitung : Tarmizi Yazid / Perwakilan Sulawesi Utara : Agus Dwi Dharmaji / Perwakilan Riau : Juli Indrawan Lubis / Perwakilan Aceh : T.Joz Muslem,SE / Perwakilan Jatim : Andrians / Perwakilan Sumatera Utara : Alex Wijaya / KOORDINATOR : Koordinator Sumatera Utara : Rizal Pangaribuan / Koordinator Sulbar : Gazali / Koordinator Papua : Ferdinant Pakage,S.ST,MM / Koordinator Kepri : Rifki Hidayat / Koordinator Wilayah Bangka : Syahrul Anuar / Koordinator Wilayah Belitung : Inrarah | KEPALA BIRO / WARTAWAN : PROVINSI JATIM : Kepala Biro Sidoarjo : Sunarko, S.Sos / Kepala Biro Kediri : Hadi Trisno / Wartawan : Djoko Muriyantono / Joko Prasetyo / Joko Priono / Asrori Wijaya,SH / M.Farid Nu`man / Wartawan Jombang : Agus Sugiarto / Nurhadi / Wartawan Kepala Biro Tulungagung : Imam Nakroni / Kepala Biro Trenggalek : Sukardi / Wartawan : Anita Kristiani / Mujito / Kepala Biro Sumenep : Abu Yasid / Wartawan : Roni Agustian / Sucipto Winarki / Kepala Biro Kabupaten Blitar : Agus Sukoco / Kepala Biro Kota Blitar : M.Zaenal Arifin / Wartawan : Timbul Santoso / Kepala Biro Lamongan : Totok Hasibuan / Kepala Biro Banyuwangi : H.Ach.SB Harianto / Wartawan : Mohamad Haris / Novie Nindyarto / Wartawan Bondowoso ; Eko Dwi Susanto / Wartawan Jember : Fery Sugiyanto / Kepala Biro Surabaya : Zanuar | Wartawan Daerah Eks Keresidenan Kediri : Rifa'i | JAWA BARAT / BANTEN : Wartawan Cicebon : Slamet Triyadi / Wartawan Kuningan : Cece Try Atma Suteja,SH / Kepala Biro Tangerang Selatan : Andi Sukandi / Kepala Biro Kota Tangerang : Udi Mashudi / Wartawan : Sarno / Sanedi / Usman Kepala Biro Kabupaten Tangerang : Ahyar / Wartawan : / Nuryadi Hidayat / Ahya / Hanapi | D.I. ACEH : Kepala Biro Sabang : Mawardi / Kepala Biro Aceh Singkil : M.Nela Limbong / Kepala Biro Subulussalam : Mukaribin Pohan | JAMBI : Kepala Biro Merangin : Mansurdin / Kepala Biro Tanjung Jabung Barat : M.Luthfi / Kepala Biro Tanjung Jabung Timur : Amerson | SUMATERA UTARA : Wartawan : Supriono / Asron Nasution / Tarman / Kepala Biro Toba Samosir : Flores Manurung / Wartawan : Marasi Manurung / Kepala Biro Labuhanbatu Selatan : Sabar Delao / Wartawan : Irmansyah Sinaga / Ari Wardana / Kepala Biro Batubara : Yusfan | RIAU : Kepala Biro Dumai : Syafrizal / Wartawan : Yosriadi / Kepala Biro Palalawan : Bakri Nurdin | SUMATERA SELATAN : Kepala Biro Ogan Komering Ulu : Adril Fatah / Kepala Biro Oku Timur : Adril | Wartawan : Lubuklinggau / Musi rawas : Rif'at Achmad / SUMATERA BARAT : Wartawan : Tengku Azlim Al Idrus / LAMPUNG : Kepala Biro Lampung Utara : Gustami Arifin / Kepala Biro Lampung Timur : Zahransyah / Kepala Biro Lampung Barat : Nurholis | SULAWESI : Kepala Biro Buol : Syamsul. J. Idris / Kepala Biro Minahasa : Charles Andrias Ukus,SH / Kepala Biro Morowali : Abdullah | KALIMANTAN : Kepala Biro Nunukan : Rhonye Daniel Maddye. / Kepala Biro Singkawang : Asmin / Kepala Biro Murung Raya : Endut / Kepala Biro Tanah Bumbu : H. Abdurrasyied Khoiry / Biro Banjarmasin : M.Sya`bani,S.AG / Wartawan : Suwari | MALUKU : Biro Seram Bagian Barat : La Ode Anwar Tiha / Biro Ambon : Derek Tiwery | BANGKA BELITUNG : Wartawan Belitung : Biltonsyah | KEPRI : Kepala Biro Kepri : R.Hidayat / Kepala Biro Lingga : Kasmiran | PAPUA : Kepala Biro Deiyai : Ferdinant Pakage,S.ST,MM | PAPUA BARAT : Kepala Biro Sorong : Pelipus Renhoar | BALI : Kepala Biro Denpasar : Rodi |DKI JAKARTA : Biro Japus / Tirta Sawir / Biro Jakbar : Arif Fadillah | KORESPONDEN : Jakarta : Dendi / Paris : Emanuel Suharto / USA : Didi Kardono | KEPMENKUMHAM RI No. AHU-2442627.AH.01.01 TAHUN 2015 | Penerbit: PT. Anugrah Mandiri Media | Alamat Redaksi / Tata Usaha : Jalan Taman Bendungan Asahan I No. 5 - Bendungan Hilir - Jakarta Pusat,10210 - Telp/Fax: 021.57851651 / 0822 3846 6988 | Percetakan: PT. Harko Jaya | Email:media.lintasindonesia@yahoo.co.id / Website:www.media-lintasindonesia.co.id | Rek. Bank BRI. No. 3 1 8 0 0 1 0 2 6 6 5 6 5 3 7 , Atas Nama Eddy Supratman,SE | Rek. Bank BCA. No. 1 8 0 0 3 6 9 0 4 1 , Atas Nama : Eddy Supratman,SE | Hotline : 0822 3846 6988 / Whatsapp : 0812 1661 1788 | Whatsapp Media Center : ( Pusat Penerima Berita ) 08957 0634 0088 | CATATAN : *Apabila telah menyatakan bergabung dengan media lintas indonesia, maka secara langsung terikat dengan peraturan - peraturan yang berlaku di media lintas indonesia . |
Breaking News

SIAPKAH ASN MENGHADAPI PENYEDERHANAAN BIOKRASI ?.

media Lintas Indonesia Surabaya, Pemerintah Indonesia saat ini melakukan penyederhanaan birokrasi dengan gencarnya, dan target akhir tahun 2020 harus selesai. Penyederhanaan birokrasi fokus utamanya adalah penyederhanaan strukturul organisasi dan SDM. Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) seluruhnya sekitar 4,286.918 juta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. ASN sebanyak itu dipandang perlu dibenahi, baik struktur organisasinya maupun SDM. Birokrasi kerap jadi bahan perundungan, seperti berbelit-belit, lamban dalam memberikan pelayanan, korupsi dan dicap ‘bobrok’ oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjawab itu semua Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Presiden Jokawi, dengan menyederhanaan birokrasi dan melakukan penataan ASN ke arah professional. Selama ini birokrasi ala Weberian dianggap tidak produktif dan lambat dalam memberikan pelayanan kepada publik, menurut perspektif Waldo (1946) patologi birokrasi ‘red tape’ adalah proses berbelit-belit, sehingga menyebabkan birokrasi yang inefektif dan inefesiensi yang tinggi dan mengabaikan sistem merit yang dikembangkan birokrasi Indonesia. Oleh karena itu dipandang perlu birokrasi dipangkas (disederhanakan) agar lincah dan menghargai keahlian dan profesionalitas. Akhir-akhir ini manajemen birokrasi di Indoensia menunjukkan betapa kuatnya kontrol pemerintah atas tubuh birokrasi seperti pembubaran 18 lembaga negara oleh presiden, dan masih ada lagi yang usulkan Menpan RB. Bentuk kontrol lain diwujudkan dalam berbagai instrument seperti absensi sidik jari, pengenalan wajah, bahkan pelacakan via satelit. Yang menjadi pertanyaan siapkah ASN menghadapi ‘paradigma baru’ birokrasi Indonesia?

‘Paradigma baru’ birokrasi Indonesia.
Birokrasi Indonesia dipandang gemuk. Oleh karena itu dilakukan reformasi birokasi dengan menyederhanakan birokrasi dengan konsep right sizing dan down sizing dengan kaya fungsi dan miskin struktur nampak sangat didambakan oleh Presiden Jokowi. Yang dilakukan pemerintah untuk menyedernakan atau memangkas birokrasi dalam perspektif Osborne dan Gaebler (1997) banishing bureaucracy, yaitu mengubah jabatan struktur yang ada di birokrasi eseleon III, IV dan V yang ada di pusat maupun daerah yang terlau gemuk dan hirarkhis dijadikan jabatan fungsional yang menghargai keahlian. Sebenarnya Presiden Jokowi dalam membenahi birokrasi lebih dikenal dengan reformasi birokrasi dengan penyederhaaan struktur secara tidak langsung diakui atau tidak menggunakan pendekatan New Public Management (NPM). NPM sudah dikenal di dunia sejak akhir 1970-an. Pada 1990-an, istilah NPM digunakan untuk menggambarkan pembenahan radikal dalam manjemen layanan publik di beberapa negara seperti Inggris dan Austria. Hal ini sebagai kosekuensi dari gerakan anti korupsi global yang memandang birokrasi berbelit-belit, lamban dalam menberikan pelayanan dan korup, yang selama ini kinerja birokrasi tidak terukur Pendekatan NPM ini lebih kearah terukurnya kinerja birokrasi dari setiap individu yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, pemikiran NPM mulai diperbincangkan akhir 1990-an. Reformasi birokrasi mulai diterapkan sekitar tahun 2003-2004, dengan mengimplementasikan manajemn ala swasta untuk membuat layanan publik fokus pada pengguna dan lebih efisien. NPM banyak menerapkan konsep-konsep yang digunakan dalam sketor swasta, termasuk perangkat teknologi, disiplin yaitu perangkat untuk mrngawasi dan mengendalikan perilaku pekerja, sebagai contoh penggunaan indikator kinerja yang jelas dan perangkat absensi yang menindai sidik jari.
Jargon positip yang dapat diadopsi oleh birokrasi dari NPM adalah budaya korporasi (corporate culture), manajemen kinerja (performance management), birokrasi sebagai ‘penjual’ layanan, masyarakat sebagai ‘pembeli’. NPM, didasarkan pada public-choice theory, yakni bahwa sebuah pandangan tentang kebebasan individu dalam membuat pilihan rasional untuk mengejaran tujuan-tujuan pribadi. Oleh karena itu program reformasi birokrasi dengan pendeketan NPM, ASN dinilai berdasarkan capaian target kinerja setiap individu dalam kurun waktu tertentu, dan diberi imbalan remunerasi (pemberian tambahan tunjangan) dalam iklim kerja kompetitif dan akuntabel diantara ASN. Reformasi yang diterapkan oleh Presiden Jokowi dengan mangadopsi teori NPM menjanjikan birokrasi yang lebih professional, menghargai keahlian yang lebih dikenal dengan gagasan good governance. Logikanya, jika birokrasi professional, berkinerja baik dan terukur, maka pengambilan keputusan semakin cepat, terukur dan kinerja pelayanan birokrasi menjadi semakin baik di mata pulbik.

Siapkan ASN bekerja Profesional?
Berbagai regulasi untuk membenahan birokrasi ke arah organisasi right sizing dan down sizing (kayu fungsi dan miskin struktur) yang menghargai keahlian. Sebenarnya sudah disiapkan, dan baru-baru ini berupa PP No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme untuk seseorang ASN peralih dari jabatan struktural ke dalam jabanatn JF (Jabatan Fungsional) keahlian dan JF ketrampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi, telah diatur dalam salah satu pasal 74. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sudah siapkan PNS yang dulunya kebanyakan hanya mengejar kekuasaan yang kini harus beroientasi pada kerja professional yang menghasilkan target kinerja yang terukur dan akuntabel?. Mau tidak mau pola pikir ASN harus berubah di era reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi professionalitas dan keahlian yang menghargai kinerja seseorang.
Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya mengadopsi konsep NPM, dalam banyak hal dimana para birokrat dalam rezim NPM diberi gelar ‘Smart ASN’ dan diimajinasikan sebagai aktor yang gesit penuh kompetitif, kreativitas, inovatif dan profesional. Iklim kompetitif yang diciptakan oleh NPM berdasarkan pada sistem meritokrasi. Sistem menilai seseorang berdasarkan kompetensi atau prestasi (kinerja). Dengan penerapan NPM turut mendorong ASN untuk menunjukkan kinerjanya dan harus mengejar target kinerja yang baik dengan kepentingan pribadi agar mendapatkan imbalan kinerja berupa pendapatkan remunerasi (finansial). Jika tidak mencapai target kinerja akan berdampak buruk bagi dirinya maupun orang lain seperti penghasilan uang remunerasi turun, dan mengakibatkan kinerja atasannya terganggu, bahkan jabatan fungsional keahlian tertentu dalam batas waktu tertentu tidak mencapai target kinerja minimal harus lepas jabatan (seperti misal peneliti). Dalam NPM, ASN didorong untuk terus berusaha memenuhi indikator kinerja dengan cara apapun, dengan bekerja keras dan tidak kenal waktu. ASN menjadi berkompetisi untuk mendapatkan penghasilan lebih bagi diri sendiri (mendapat tunjangan tambahan).
Dalam kondisi penyederhaaan struktur birokrasi yang berorintasi pada konsep NPM, dengan rezim standarisasi, kuantifikasi dan pengawasan yang konstan, ASN baik pejabat fungsional dan para pejabatan struktural yang beralih ke jabatan fungsional, harus mencari solusi dengan cepat belajar sejalan dengan revoluasi birokrasi menyesuaikan perkembangan kebutuhan global. ASN harus punya prinsip bahwa hidup harus belajar terus menerus. Kalau tidak menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), akan rontok di tengah jalan akibat kinerjanya buruk, tidak memenuhi target kinerjanya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi ASN.

Penulis
Prof. Cand. Dr. Drs. irtanto M.si. Peneliti Ahli utama Bidang politik dan pemerintahan Balitbang Provinsi Jawa timur

About lintas

Call Now ButtonCall Redaksi Lintas Indonesia