Pegawai Honorer Mengadu Ke DPRD

Nunukan-Lintas Indonesia. “ Bertempat diruang rapat Ambalat I, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara(Kaltara) pada, Kamis (25/02) sekitar pukul 10.15 Wita, DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dalam rangka membahas pemberhentian kontrak kerja terhadap sedikitnya 20 tenaga honorer dibeberapa Instansi di Lingkungan Pemkab Nunukan.”

Rapat tersebut di pimpin oleh H. Saleh selaku Wakil Ketua I DPRD Nunukan,dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendididkan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kasat Satpol PP, dan Kepala BKPSDM.”

“Iswan, selaku juru bicara Aliansi Apes dan Perwakilan Tenaga Honorer menyampaikan bahwa, pemberhentian para tenaga honorer adalah jalan mundur dari pemerintah daerah (Pemda) Nunukan, karena dalam situasi pendemi Covid-19 semua orang memerlukan pekerjaan dan penghasilan, semua daerah membutuhkan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak, Dinas Kesehatan (Dinkes), malah memutuskan kontrak terhadap pekerja kesehatan,”kata iswan.

Lebih lanjut juru bicara Aliansi Apes menyampaikan bahwa, Sesuai Data yang diterima Aliansi Apes, Dinkes memberhentikan 8 orang tenaga honor, Satpol PP sebanyak 2 orang, Pemadam 8 orang, bidang Cipta Karya 3 orang, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 1 orang,” Jelasnya.

Kata Iswan, “Pemberhentian kontrak kerja, harus dengan alasan jelas jangan jadikan “Politik Praktis” sebagai alasan merumahkan seseorang, apalagi menduga-duga keterlibatan tanpa dilengkapi bukti.

“Kalau benar terlibat politik, harus ada peryataan dan bukti dari Bawaslu atau teguran dari instansi tempat bekerja,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Nunukan “dr.Meinstar Tololiu” dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa, pemutusan kontrak kerja ini adalah perintah dari atasan yang harus dijalankan, sebab selaku bawahan, kepala dinas harus loyal kepada Bupati Nunukan.

“Saya jawab sesuai arahan Bupati selalu pejabat pembina kepegawaian, kalau ada pertanyaan lainnya, saya minta maaf no comment,”tutur dr.Meinstar Tololiu.

Mendengar penjelasan Kadinkes tersebut, H Andi Mutamir, SE, MM selaku anggota DPRD Nunukan mempertanyaan, apakah jumlah pegawai honorer telah sesuai dengan kebutuhan dan pernahkah dilakukan kajian berapa jumlah tiap dinas membutuhkan honorer?”.

“Bukan rahasia umum lagi kepala daerah dimanfaatkan untuk penerimaan honorer, kenapa bisa begitu, karena tidak ada regulasi jelas ditiap dinas pemerintah,” ujarnya.

Andi Mutamir menyarankan agar penerimaan honorer sebaiknya melalui regulasi yang jelas bukan faktor kedekatan. Rekrutmenlah pegawai non PNS dengan cara uji tes agar sumber data manusia yang diterima mumpuni berkualitas bagus,” Jelasnya.

Selain itu, Robinson Totong selaku anggota DPRD Nunukan juga sangat menyesalkan jika pemberhentian tanpa diawali surat peringatan, apalagi politik dijadikan alasan. secara pribadi, sangat setuju apabila pemberhentian dikarenakan melanggar aturan.

“Kami berhak mengetahui berapa jumlah honorer dan kami berhak bertanya apa alasan kreteria pelanggaran dilakukan hingga memutuskan kontrak kerja,” ujar Robinson.

Anggota DPRD asal Kecamatan Krayan, Wilson mengaku sangat prihatin melihat anak-anak muda yang telah lulus pendidikan sarjana tanpa pekerjaan, karena sulitnya mencari pekerjaan di instansi pemerintah baik
sebagai PNS ataupun Honorer.”

“Habis kerbau, sawah di jual orang tua sekolahkan anaknya, kadang orang tua mengomel anaknya tidak punya kerja, lama-lama mental anak jadi rusak dan merasa bersalah,” terangnya.

Kemudian, Andre Pratama juga mempertanyakan sikap Kadinkes Nunukan, dr. Meinstar Tololiu yang hadir dalam rapat ini namun, tanpa mau menyampaikan alasan yang jelas soal pemutusan kerja honorer di Dinkes Nunukan.”

“Kami DPRD dan Pemerintah digaji oleh Negara dari uang rakyat, kenapa Kadinkes ditanya alasan ini malah bilang saya no comment ?,”kata Andre./Rdm.