SELAMAT DATANG DI WEBSITE MEDIA LINTAS INDONESIA | BOX REDAKSI : PENDIRI / PEMILIK : Eddy Supratman,SE / Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / Edios / Penasehat/Kuasa Hukum : Arfan,SH,MH / Dewan Pembina : H. Pujianto / H. Bagus Ali Junaidy,SH / Eko Drajad Mulianto / Dewan Penasehat : Ir.Eko Sutikno / Sutrisno,SE / Ahmad Basori / Drs.Soepani / Sahat L Tobing / Mansur / Kepala Biro Hukum : DR.Charles Andrias Ukus,SH.MA / Pimpinan Umum : Eddy Supratman,SE ( Kontak : 0812 1661 1788 ) / Wakil Pimpinan Umum : Indra ( Kontak : 0878 9641 3999 ) / Pemimpin Redaksi : Drs.Teguh Susena / Pimpinan Perusahaan : Edios / Wakil Pimpinan Perusahaan : Dharmawan Padmodimuljo,SE,MM / DEWAN REDAKSI : Eddy Supratman,SE / Edios / Dharmawan P,SE,MM / Drs.Teguh Susena / Syaiful Mansyur, ST / Juma Arih Barus, SH / Mansur / Eman Sulaeman,SH / Indra / Indrawan H, SE / Rachmad QHJ / Staff Redaksi : Sandi Baskoro / Udi Mashudi / Harianto / Rery Dian Lukito / Henron Simajuntak / Barry Damanik / Sutrisno / Redaktur Pelaksana : Flash Diamond,S.Kom / Redaktur Multi Media : Jessy Pratiwi Sp / LITBANG { Pengembangan Media } : Sri Iswanti, SH / Marketing : Ahmad Hidayat / Keuangan : Binti Masruroh | PERWAKILAN : Perwakilan Bangka Belitung : Tarmizi Yazid / Perwakilan Sulawesi Utara : Agus Dwi Dharmaji / Perwakilan Riau : Juli Indrawan Lubis / Perwakilan Aceh : T.Joz Muslem,SE / Perwakilan Jatim : Andrians / Perwakilan Sumatera Utara : Alex Wijaya / KOORDINATOR : Koordinator Sulawesi Selatan dan Tenggara : MT. Supriadi Latif / Koordinator Sumatera Utara : Rizal Pangaribuan / Koordinator Sulbar : Gazali / Koordinator Papua : Ferdinant Pakage,S.ST,MM / Koordinator Kepri : Rifki Hidayat / Koordinator Wilayah Bangka : Syahrul Anuar / Koordinator Wilayah Belitung : Inrarah | KEPALA BIRO / WARTAWAN : PROVINSI JATIM : Kepala Biro Sidoarjo : Sunarko, S.Sos / Kepala Biro Kediri : Hadi Trisno / Wartawan : Djoko Muriyantono / Joko Prasetyo / Joko Priono / Asrori Wijaya,SH / M.Farid Nu`man / Wartawan Jombang : Agus Sugiarto / Nurhadi / Wartawan Kepala Biro Tulungagung : Imam Nakroni / Kepala Biro Trenggalek : Sukardi / Wartawan : Anita Kristiani / Mujito / Kepala Biro Sumenep : Abu Yasid / Wartawan : Roni Agustian / Sucipto Winarki / Kepala Biro Kabupaten Blitar : Agus Sukoco / Kepala Biro Kota Blitar : M.Zaenal Arifin / Wartawan : Timbul Santoso / Kepala Biro Lamongan : Totok Hasibuan / Kepala Biro Banyuwangi : H.Ach.SB Harianto / Wartawan : Mohamad Haris / Novie Nindyarto / Wartawan Bondowoso ; Eko Dwi Susanto / Wartawan Jember : Fery Sugiyanto / Kepala Biro Surabaya : Zanuar | Wartawan Daerah Eks Keresidenan Kediri : Rifa'i | JAWA BARAT / BANTEN : Wartawan Cicebon : Slamet Triyadi / Wartawan Kuningan : Cece Try Atma Suteja,SH / Kepala Biro Tangerang Selatan : Andi Sukandi / Kepala Biro Kabupaten Tangerang : Ahyar / Nuryadi Hidayat / Ahya / Hanapi / Sanedi / Usman | D.I. ACEH : Kepala Biro Sabang : Mawardi / Kepala Biro Aceh Singkil : M.Nela Limbong / Kepala Biro Subulussalam : Mukaribin Pohan | JAMBI : Kepala Biro Merangin : Mansurdin / Kepala Biro Tanjung Jabung Barat : M.Luthfi / Kepala Biro Tanjung Jabung Timur : Amerson | SUMATERA UTARA : Wartawan : Supriono / Asron Nasution / Tarman / Kepala Biro Toba Samosir : Flores Manurung / Wartawan : Marasi Manurung / Kepala Biro Labuhanbatu Selatan : Sabar Delao / Wartawan : Irmansyah Sinaga / Ari Wardana / Kepala Biro Batubara : Yusfan | RIAU : Kepala Biro Dumai : Syafrizal / Kepala Biro Palalawan : Bakri Nurdin | SUMATERA SELATAN : Kepala Biro Ogan Komering Ulu : Adril Fatah / Kepala Biro Oku Timur : Adril | Wartawan : Lubuklinggau / Musi rawas : Rif'at Achmad / SUMATERA BARAT : Wartawan : Tengku Azlim Al Idrus / LAMPUNG : Kepala Biro Lampung Utara : Gustami Arifin / Kepala Biro Lampung Timur : Zahransyah / Kepala Biro Lampung Barat : Nurholis | SULAWESI : Kepala Biro Buol : Syamsul. J. Idris / Kepala Biro Minahasa : Charles Andrias Ukus,SH / Kepala Biro Morowali : Abdullah | KALIMANTAN : Kepala Biro Nunukan : Rhonye Daniel Maddye. / Kepala Biro Singkawang : Asmin / Kepala Biro Murung Raya : Endut / Kepala Biro Tanah Bumbu : H. Abdurrasyied Khoiry / Biro Banjarmasin : M.Sya`bani,S.AG / Wartawan : Suwari | MALUKU : Biro Seram Bagian Barat : La Ode Anwar Tiha / Biro Ambon : Derek Tiwery | BANGKA BELITUNG : Wartawan Belitung : Biltonsyah | KEPRI : Kepala Biro Kepri : R.Hidayat / Kepala Biro Lingga : Kasmiran | PAPUA : Kepala Biro Deiyai : Ferdinant Pakage,S.ST,MM | PAPUA BARAT : Kepala Biro Sorong : Pelipus Renhoar | BALI : Kepala Biro Denpasar : Rodi |DKI JAKARTA : Biro Japus / Tirta Sawir / Biro Jakbar : Arif Fadillah | KORESPONDEN : Jakarta : Dendi / Paris : Emanuel Suharto / USA : Didi Kardono | KEPMENKUMHAM RI No. AHU-2442627.AH.01.01 TAHUN 2015 | Penerbit: PT. Anugrah Mandiri Media | Alamat Redaksi / Tata Usaha : Jalan Taman Bendungan Asahan I No. 5 - Bendungan Hilir - Jakarta Pusat,10210 - Telp/Fax: 021.57851651 / 0822 3846 6988 | Percetakan: PT. Harko Jaya | Email:media.lintasindonesia@yahoo.co.id / Website:www.media-lintasindonesia.co.id | Rek. Bank BRI. No. 3 1 8 0 0 1 0 2 6 6 5 6 5 3 7 , Atas Nama Eddy Supratman,SE | Rek. Bank BCA. No. 1 8 0 0 3 6 9 0 4 1 , Atas Nama : Eddy Supratman,SE | Hotline : 0822 3846 6988 / Whatsapp : 0812 1661 1788 | Whatsapp Media Center : ( Pusat Penerima Berita ) 08957 0634 0088 | CATATAN : *Apabila telah menyatakan bergabung dengan media lintas indonesia, maka secara langsung terikat dengan peraturan - peraturan yang berlaku di media lintas indonesia . |
Breaking News

Dana Yayasan Diselewengkan, Ketua Pembina Yayasan Dwijendra Dilaporkan

 

      DENPASAR-BALI, (MLI),-    Ketua pembina Yayasan Dwijendra Denpasar berinisial dr IKK, bersama seorang anggotanya berinisial NSN dilaporkan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Bali, Senin (26/2).

Keduanya diduga kuat melakukan penyelewengan dana yayasan hingga mencapai Rp1 miliar. Penyalahgunaan uang yang dipungut dari para siswa tersebut dilakukan sejak tahun 2013 lalu dan baru dilaporkan tahun 2018.

Penyebabnya adalah pihak sekolah dan ketua yayasan selalu koordinasi dan kedua berjanji untuk membayar pengambilan uang tersebut. Mereka dilaporkan oleh I Nyoman Ledang Asmara yang mewakili pihak Komite Sekolah dengan nomor laporan polisi; LP/73/II/2018/Bali/SPKT.

Ledang Asmara bersama kuasa hukumnya, Siti Sapurah, Yulius Benyamin Seran dan Hari Purwanto menjelaskan, dana yayasan tersebut berasal dari setoran SPP yang dilakukan oleh siswa yang sekolah di Dwijendra mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Total siswa lebih dari 4000-an orang. Hal tersebut menjadi dasar bagi pihak komite sekolah untuk mengadu ke Polda Bali. “Alasan kami melaporkan ketua pembina yayasan dan satu orang anggotanya ini karena dana yayasan itu berasal dari kami selaku orang tua siswa. Anak-anak kami yang membayar SPP,” ungkap Ledang Asmara.

Dugaan penyelewengan dana yayasan sebesar itu diduga dilakukan oleh kedua terlapor sejak tajun 2013-2017. Modusnya, terlapor mengambil secara bertahap mulai dari yang terkecil Rp250 ribu hingga Rp650 juta.

Menariknya, sesuai dengan keterangan dalam kwitansi bendahara keperluan pengambilan uang tersebut mulai dari untuk service mobil, transportasi ke Jakarta dan perbaikan garase.

“Bahkan, diduga juga untuk membeli rumah. Karena saat diminta untuk mengembalikan uang, ketua pembina yayasan bilang tunggu rumahnya laku terjual dulu karena uangnya dipakai untuk membangun rumah. Kalau ini, menurut pengakuan sendiri oleh terlapor. Sedangkan lainnya, berdasarkan keterangan di kwitansi catatan bendahara,” terang Siti Sapurah.

Kuasa hukum lainnya Benyamin Seran mengatakan, kasus ini sebenarnya tidak harus sampai ke meja hijau namun ketua pembina yayasan selalu bersikap otoriter. Mulai dari mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari pendiri sekolah Dwijendra sebelumnya sehingga berhak menggunakan uang yayasan layaknya perusahaan dan selalu mengancam ketua yayasan untuk tidak mengeluarkan uang untuk pembangunan gedung sekolah untuk SMA dan SMK.

“Saat ini, yayasan sedang bangun gedung baru untuk SMA dan SMK. Kalau setiap kali ditanya oleh ketua yayasan soal dana yayasan ini, yang bersangkutan mengancam, bahkan tidak mau tanda tangan pengeluaran uang untuk pembangunan gedung baru itu. Ketua yayasan sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak bisa.

Bahkan ketua yayasan sendiri telah melaporkan kasus ini ke Polda Bali tetapi sampai saat ini belum ada peningkatan. Sehingga pihak komite sekolah berinisiatif untuk melaporkan juga ke Polda Bali karena dana yayasan itu bersumber dari para siswa,” ujarnya.

Kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana penyimpangan berupa uang/barang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tidak dapat dialihkan secara langsung kepada pembina ataupun anggota yang memiliki kaitan langsung dengan yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 70, perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2001 dalam perubahan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

“Sehingga delik aduannya adalah dugaan penyelewengan dana yayasan, bukan pidana korupsi. Ini terkait dengan undang-undang yayasan,” tukasnya.

Sementara IKK salah satu terlapor saat dikonfirmasi melalui telpon membenarkan kasusnya dilaporkan ke Polda Bali. Namun ia tidak bisa memberikan keterangan kepada media secara detail. Alasannya, yang terlapor ada dua orang dan dirinya harus berkoordinasi dulu dengan terlapor lainnya sebelum memberikan keterangan kepada media.

“Ya, saya sudah tahu kalau saya bersama satu anggota pembina lainnya dilaporkan ke Polda Bali karena dugaan melakukan penyimpangan penggunaan uang yayasan. Dan saya tidak bisa memberikan penjelasan karena ada teman pembina yang ikut dilaporkan,” ujarnya.

Ia juga mengaku di Yayasan Dwijendra ada 6 orang pembina dan semua harus dimintai keterangan terkait dengan kasus itu.

Saat ini ada 4000-an siswa di Yayasan Dwijendra mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Berdasarkan aturan, SMA dan SMA tidak boleh satu atap dengan TK, SD, SMP. Untuk itu yayasan sedang membangun gedung baru di luar lokasi sekolah saat ini untuk SMA dan SMK. Namun pembangunan gedung baru itu tersendat karena persoalan biaya yang disalahgunakan oleh kedua terlapor.

“Kita kuatir kasus ini akan membuat goncangan psikologis ribuan anak yang sekolah di Dwijendra. Apalagi kasus ini terpublikasi secara meluas. Selain itu, bila tahun ajaran baru masih terjadi satu atap antara TK, SD, SMP, maka Yayasan Dwijendra dilarang menerima siswa baru. Dampak psikologis bagi anak dan dan orang tua murid pasti terganggu,” ujar tegas Siti Sapura. (Yd)

About lintas

Call Now ButtonCall Redaksi Lintas Indonesia