Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Bangka, Lintas indonesia…13/01/2020 Penertiban bangunan yang berada didalam kawasan hutan lindung oleh Tim Gabungan disepanjang jalan lintas timur guna mengantisipasi bertambahnya masyarakat mendirikan bangunan disepanjang jalan tersebut, Senin (13/1).
Disela sela penertiban berlangsung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Babel, Marwan menegaskan penertiban ini dilakukan terkait rumah rumah yang dibangun dalam kawasan hutan lindung jalan lintas timur.
Dikatakan Marwan, dalam penertiban yang melibatkan sejumlah instansi dan diback up aparat berwajib dari TNI-Polri sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai surat peringatan yang diberikan kepada pemilik rumah agar mengosongkan rumah yang dibangun didalam kawasan hutan.
“Jadi semuanya sudah sesuai SOP. Bahkan kita sudah memberikan peringatan dua kali dan hari ini peringatan yang ketiga mereka harus bongkar. Tapi kalau mereka tidak bongkar, maka akan kita bantu,” katanya.
Marwan mengaku, proses pembongkaran bangunan rumah oleh tim gabungan yang berada dikawasan hutan lindung jalan lintas timur berjalan lancar tanpa ada kendala.
“Karena sebelumnya kita terus memberikan edukasi, memberikan pengertian dan memberikan informasi bahwa hutan disini hutan lindung yang tidak boleh ada aktifitas pembangunan rumah dan lain lain,” katanya.
Bahkan kata dia, rata rata pemilik rumah mengikhlaskan bangunan yang ditempati dirobohkan petugas dan siap untuk pindah mengingatkan kawasan yang dimaksud masuk dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang harus dijaga.
“Tujuan kita mengantisipasi dan jangan sampai tambah ramai orang buat rumah disini, sehingga nantinya membuat kita semakin susah untuk menertibkan nya. Jadi mumpung belum banyak, mereka kita tertibkan dan kita pindahkan ke daerah lain,” katanya.
Ditambahkan dia, untuk luasan kawasan hutan yang ada disepanjang jalan lintas timur mencapai 1298 ha yang mana untuk daratan, tingkat kerusakannya belum parah sehingga harus dijaga keasriannya.
“Kalau darat belum parah, cuma laut saja karena ada ti rajuk. Karena kalau disini cuma ada rumah rumah penduduk sekitar 20 an rumah yang membangun dikawasan hutan lindung ini dan semua akan kita angkat hari ini,” katanya.
Disinggung soal tindakan terkait keberadaan tambang yang berada disejumlah titik jalan lintas timur yang notabenenya masuk kawasan hutan lindung, Marwan mengaku tidak semua lahan yang ada dilintas timur masuk kedalam kawasan hutan.
“Tambang disini seperti yang di Takari itu kalau kita lihat di peta itu bukan di hutan lindung, tapi APL dan mereka punya izin di PT Timah. Jadi kalau punya izin, kita tidak bisa menertibkannya,” katanya.
Disinggung kembali terkait keberadaan perkebunan sawit yang diduga masuk kedalam kawasan hutan lindung jalan lintas timur, Marwan mengaku hal tersebut hal akan dikroscek kembali dengan cara mengambil titik koordinat dilahan yang dimaksud guna memastikan lahan masuk kedalam kawasan hutan atau tidak.
“Tapi kalau nantinya mereka ada surat kepemilikan lahan tersebut tapi itu di hutan lindung, kita akan panggil mereka dan ini akan kita angkat ke Kementrian KLHK karena disana itu ada direktur masalah penyelesaian konflik tunerial,” katanya.
“Disana akan dilihat apakah berkas berkas mereka apakah lebih tua mereka berkas berkasnya dari pada penetapan kawasan hutan,” katanya (Anuar)
