Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
BANDUNG, LintasIndonesia.co.id – Alokasi anggaran pengadaan tablet oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp508,4 miliar kini menjadi pusat pembicaraan hangat. Pengadaan perangkat Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan harga satuan mencapai Rp17,9 juta tersebut dinilai sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasar retail.
Sorotan tajam datang dari aktivis sekaligus Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat atau Kang Joker. Ia menilai selisih harga yang mencapai hampir 100 persen dari harga pasar merupakan indikasi buruknya efisiensi anggaran di lembaga yang baru dibentuk tersebut.
“Detail anggaran ini sangat provokatif bagi nalar publik. Harga retail tablet tersebut ada di kisaran Rp8 juta hingga Rp9 jutaan. Ketika angka pengadaannya muncul di angka Rp17,9 juta, ada selisih yang sangat mencolok. Meskipun ada dalih garansi atau distribusi, besarnya selisih itu tetap memicu pertanyaan besar mengenai transparansi,” ujar Kang Joker.
Tablet tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam mengawasi program makan bergizi gratis. Namun, Kang Joker melihat adanya ketimpangan prioritas yang menyakitkan hati rakyat.
“Badan Gizi ini tugas utamanya mengurusi perut rakyat yang kekurangan gizi. Tapi kenapa yang menonjol justru pengadaan gadget, motor listrik, hingga kaus kaki dengan harga yang tidak masuk akal? Jangan sampai program mulia ini hanya menjadi kendaraan bagi proyek-proyek titipan yang menguntungkan segelintir pengusaha,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa alasan teknis seperti biaya instalasi perangkat lunak atau pajak sering kali dijadikan tameng untuk membenarkan harga yang melambung tinggi di e-katalog. Bagi PMPRI, hal ini adalah raport merah bagi manajemen anggaran negara.
“Sikap kami tegas, uang rakyat bukan untuk foya-foya fasilitas operasional yang berlebihan. Kami sedang mendalami data pemenang tendernya. Jangan sampai anggaran bocor di saat rakyat masih banyak yang stunting. Satu rupiah pun uang negara harus punya dampak langsung ke perut rakyat, bukan untuk kemewahan alat kerja pejabat atau relawannya,” pungkas Kang Joker.
