Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, (Lintasindonesia.co.id) – Sekretaris komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Syaiful Bari meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep bersikap netral dalam pesta demokrasi 17 April mendatang.
Hal itu sejalan dengan regulasi terkait abdi negara yang mengisyaratkan tidak berpolitik praktis, apalagi mengampanyekan salah satu pasangan calon (paslon).
“Kami meminta ASN untuk berdiam diri dan hanya menyalurkan hak pilihnya saja,” katanya, Rabu (20/03/2019).
Menurutnya, sebagaimana diketahui, pada 17 April mendatang, Indonesia akan menggelar pemilihan serentak, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Kegiatan ini merupakan pesta rakyat lima tahunan.
Bahkan, para paslon sudah mulai turun gunung untuk mengajak dan mensosialisasikan dirinya agar dipilih menjadi the winner. “Hanya saja, ASN tetap diminta untuk bersikap netral dan tidak memihak pada paslon siapapun,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya berharap
para pegawai jangan ikut campur urusan politik. Tapi tetap saja bekerja seperti biasa dan fokus untuk melayani masyarakat.
“Para pegawai abdi negara tetap fokus memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Ini yang menjadi tugas dan wewenang yang dimiliki para abdi negara,” paparnya.
Kendati demikian, dirinya meminta instansi terkait untuk ikut serta ambil bagian dalam memberikan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat. Apabila ada pegawai yang terlibat dalam urusan politik maka jangan segan-segan untuk tidak menindak para abdi Negara itu.
“Jika memang ditemukan ada pelanggaran, misalnya berkampanye, maka jangan main-main. Langsung diproses sesuai aturan yang berlaku. Apalagi terbukti, maka bisa diberikan sanksi tegas sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan,” tuturnya.
Tak hanya demikian melainkan, warga juga diminta untuk ikut serta dalam mengawasi oknum ASN tersebut.
“Apabila ditemukan berkampanye atau ikut politik praktis maka bisa langsung melaporkan ke Panwas (panitia pengawas) pemilu yang sudah terbentuk. Di mana panwas ini sudah ada mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten,” ucapnya. (Yas)
