Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
SBB-Maluku, Dengan tema Memperkuat Restorasi Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Maluku bersama Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan sosialisasi Restorasi Sosial Yang bertempat di Balai Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumaat 14/6/2019.
Kegiatan Sosialisasi Restorasi Sosial merupakan program baru pertama kali dilaksanakan di tahun 2019 di Kabupaten SBB, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, berasal dari berbagai elemen masyarakat yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial, yakni Karang Turuna, TKSK, PSM, Tagana, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan lain-lain.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Reinhold.Y Lasapaly, S.Sos Dalam sambutannya menyampaikan pelaksanan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka memperkuat restorisasi melalui potensi sumber Kesejahteraan Sosial yang merupakan amanat Konstitusianal untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang merdeka dan berkeadilan dalam memberikan petunjuk tentang hasrat Bangsa Indonesia yang dicetuskan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Komitmen global, regional dan nasional untuk membangun kesejahteraan sosial dilandasi kenyataan adanya sebahagian anggota masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok maupun komunitas mesyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam tata kehidupan masyarakat dan bernegara akibat kerentanan ketidak mampuan persebaranya sehingga memerlukan penanganan secara konferhenship.
Dalam kaitan dengan itu pemerintah tidak dapat menjalankan peranannya sendiri tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.
Sebagai generasi penerus sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan terlebih di era reformasi ini dengan berjuang dan bekerja lebih keras memberantas berbagai persoalan kebangsaaan dan harus ditumbuh kembangkan semanagat kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.
Lisapaly menambahkan Kegiatan sosialisasi ini untuk memperkuat restorasi sosial melalui PSKS dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan tahun 2019 yang ke 74, yang bertujuan memberikan sosialisasi dan pembekalan yang terkait dengan penanaman jiwa dan semangat Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial melalui PSKS.
Disini nilai vitalnya peran PSKS sebagai ujung tombak atau tulang punggung penyampaian informasi-informasi tentang pembangunan kesejahteraan dalam rangka penguatan niai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat dalam hal ini generasi muda.
“Dengan memberikan informasi tentang nilai-nilai kepahlawanan diharapkan nantinya perilaku para generasi muda dapat terarah ke hal –hal positf sehingga kelak berguna bagi nusa bangsa minimal berguna bagi orang terdekat dan lingkungan masing-masing” ungkap Lisapaly
Mengakhiri sambutan ini, saya sangat mengharapkan agar kehadiran PSKS dalam Mengkuti kegiatan ini dapat memberi warna tersendiri untuk dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat terutama kepada generasi muda terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang pandahulu kita.
“Karena Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa Pahlawananya.”
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Maluku Dra.Ros Soamole, M,Si Dalam paparan materi beliau menyampaikan bahwa “Restorasi Sosial merupakan implementasi dari program Nawa Cita dalam upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai luhur jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Juga untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya.
Restorasi sosial dilakukan dengan memberikan penguatan kepada masyarakat dan sasaran kita menggerakan potesni kesejahteraan sosial untuk membagi rasa, guna menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, kearifan lokal seperti budaya gotong royong yang dulu sudah mengakar namun tampak mulai pudar saat ini.
“Restorasi itu sesuatu yang sudah ada dari jaman dahulu kala, tapi mungkin perubahan perkembangan Zaman banyak sekali yang berpengaruh sehingga budaya-budaya yang baik itu sudah mulia luntur, rasa kesetiakawanan kita sudah mulai luntur, kita sudah tidak lagi menghargai satu dengan yang lain.
Maka intinya Restorasi yang selama ini baik yang telah dibanguan oleh para leluhur kita, masih ada didalam jiwa-jiwa kita semua”. Ungkap Soamole.
Lebih lanjut Soamole menjelaskan kepada media ini terkait Data Keluarga Miskin yang belum tercover beliau menambahkan kewenangan pendataan sosial atau pendataan apapun juga itu diatur dengan aturan.
“kewenangan pendataan sosial dan apapun juga itu kewenangan ada di Kabupaten/Kota. Provinsi ini pungsinya koordinasi, yang tau persis kondisi masyarakat merupakan kewenangan dari Bupati/Walikota masing-masing sehingga dialah yang tau masyarakatnya bagaimana kondisinya seperti apa, dia berubah atau tidak itu adalah kewenangan dari kabupaten/kota, kalaupun ada persoalan dikoordinasikan dengan kami”. Ungkap Ros.
Soamole katakan Pendataan keluarga miskin dibahas dalam musyawarah desa pada saat verifikasi data tiem verifikasi harus melihat itu, dan betul-betul melalui uji pisik harus betul melihat kondisi keluarga tersebut dan harus jujur dalam pendataan KK miskin.
“perangkat desa, perangkat Kecamatan dan pendamping harus jujur. Kalaupun itu belum terakomodir dan dia katagori miskin, dia harus masuk dalam proses itu, harus didapatkan di musyawarah desa supaya pada saat ada pergantian ada verifikasi nama ini harus disampaikan/dimasukan”.Pintanya
Harapan Dinas Sosial Provinsi Maluku yang diasampaikan oleh Kabid. Pemberdayaan Sosial, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan begini bisa dilanjutkan oleh Kabupaten sendiri, tidak hanya melalui dana dari Provinsi tetapi harus juga di Follow Up dari Kabupaten karena yang memiliki potensi masyarakat ini adalah Kabupaten.
Penulis Jodih.L
