Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep,(Lintasindonesia.co.id)-Usai menggelar aksi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Tiga Organisasi mahasiswa kepulauan itu juga mengepung Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (25/11/2019).
Kedatangan ketiga organisasi itu, Forum Mahasiswa Kangean (Formaka), Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpas), dan Forum Pemuda Raas (FPR) membawa tuntutan yang sama yakni perbaikan transportasi laut, dengan penambahan armada baru.
Para Mahasiswa menilai, layanan transportasi laut ke kepulauan belum memadai. Apalagi, jumlah kapal itu tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Sehingga seringkali kapal berlayar meski over kapasitas.
“Keberadaan transportasi yang kami rasakan, ketersediaan fasilitas itu kurang memadai, penumpang seringkali di luar kapasitas,” kata Abdul.
Oleh karena itu, dengan tegas pihaknya meminta ditahun 2020, pemerintah menyediakan transportasi tambahan.
Apalagi, keberadaan Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang baru diresmikan akhir tahun 2018 lalu itu dinilai belum mampu mengurai permasalahan transportasi masyarakat kepulauan.
“Jadi, kalau dari sisi biaya, DBS III memang sangat membantu. Tapi, yang menjadi masalah, seringkali antara kapal yang ada tidak sebanding dengan penumpang. Sehingga kami menuntut, tahun 2020 harus sudah ada kapal baru,” tegasnya.
Dengan demikian, mahasiswa juga bersepakat dengan anggota DPRD dari Dapil kepulauan untuk memperjuangkan penambahan kapal baru itu.
Begitu pula, anggota DPRD Sumenep menandatangani kesepakatan dengan mahasiswa yang berisi tuntutan penambahan kapal baru di tahun 2020, dan pemisahan antara kapal kargo dengan kapal penumpang.
“Sebagai wakil rakyat dari kepulauan sudah menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi kegelisahan dan menjadi tuntutan masyarakat kepulauan,” kata Abu Hasan, anggota DPRD Sumenep dari kepulauan.
Disinggung saat ini APBD Sumenep 2020 sudah memasuki tahap pembahasan, kata dia, tidak menutup kemunginan hal itu tetap bisa terealisasi. Saat ini, APBD Sumenep 2020 belum ditetapkan.
“Jika pemerintah memang serius, hal ini bisa dianggarkan, saat ini APBD tahun 2020 belum ditetapkan. Tapi jika tidak bisa tahun 2020, tahun 2021 nanti harus dianggarkan,” tukasnya.
Sementara itu, wakil rakyat dari Kepulauan Masalembu, Darul Hasyim Fath mengatakan, untuk memperjuangkan nasib konstituennya daerah kepulauan sudah menjadi tanggung jawab dirinya. Pihaknya juga berkomitmen untuk ikut memperjuangkan tuntutan mahasiswa itu.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan, kami berkomitmen untuk berjuang bersama sama dengan mahasiswa, dengan rakyat, untuk melawan dan memperjuangkan segala bentuk ketidak adilan,” tutupnya. (Yas)
