Soal Luas Wilayah Desa, Aleg Yudin Hitimala Angkat Bicara

SBB,Lintasindonesia-

Aksi demontrasi yg dilakukan oleh puluhan Mahasiswa asal Buano Utara di Kantor BPS Seram Bagian Barat untuk mempertanyakan status luas wilayah antara desa buano utara dengan desa tetangganya buano selatan, membuat salah Anggota DPRD SBB, Yudin Hitimala. Akhirnya angkat bicara.

Menurut Hitimala saat mengkonfirmasi dengan beberapa instansi pemerintah SBB yakni bagian pemerintahan mereka menjelaskan bahwa data terkait luas wilayah antara kedua desa tersebut didaptkan dari Bappeda SBB.

Hal ini disampaikan melalui telpon selulernya kepada Info Lintasindonesia. Rabu (4/12).

lanjut Politisi Hanura itu, bahwa dirinya kembali mengkonfirmasi dengan pihak bappeda SBB, dan penjelasannya data luas wilayah tersebut digunakan semenjak pemekaran kabupaten ini.

Yang lebih lucunya lagi versi BPS menyatakan bahwa data luas wilayah ini sudah digunakan sejak tahun 2007 yg di dapat dri bagian pemerintahan. Terangnya

Lanjut Hitimala, wakil ketua fraksi HANURA DPRD SBB ini, bahwa ini sangat lucu, beberapa instansi pemerintah, kenapa saling melempar bola seakan tidak ada satupun instansi yg dapat mempertanggungjawabkan hal ini.

Ini terbukti bahwa instansi-instansi tersbut bekerja berbasis data hoax, padahal visi pemerintahan SBB untuk kas bae negeri ini adalah membangun SBB yang berbasis data.

Namun, nyatanya beberapa instansi pemerintah di SBB membangun SBB berbasis data hoax yg falidasi datanya tidak benar. Tuturnya

Kalau mengacu pada data BPS, kata hitimala yang menjelaskan bahwa luas wilayah Buano Utara sebesar 35.98 km persegi sementara luas buano selatan 91.57 km persegi ini menandakan bahwa wilayah desa Buano utara sudah terkapling habis

bahkan pemukiman-pemukiman milik warga desa buano utara pun bisa jadi telah terkapling masuk dalam hak ulayat desa buano selatan.

pada prinsipnya ungkap hitimala tidak memihak untuk membala buano utara ataupun buano selatan, saya adalah generasi yg berasal dri buano, maka saya harus ada pada posisi penengah untuk menyelesaikan masalah ini sesuai topoksi kerja saya sebagai anggota DPRD SBB.

Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada bupati SBB untuk sekiranya memanggil pihak-pihak terkait yang punya kompeten terkait masalah ini seperti BPS SBB, Bagian pemerintahan, Bappeda, dan dinas pemdes agar kita dapat dudukan bersama masalah ini.

dirinya sendiri sudah berkoordimasi dengan teman-teman komisi 1 DPRD SBB termasuk pimpinan DPRD, untuk dalam waktu dekat akan menyurati pemerintah buano utara dan buano selatan, camat huamual belakang, bagian pemerintahan SBB, dinas Pemdes SBB, kepala bappeda dan pihak BPS untuk mempertangungjawabkan masalah ini. Akuinya

dan tujuan utama dari pemanggilan kepada instansi-instansi ini untuk duduk bersama DPRD sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat guna mencari solusi penyelesaian soal ini.

Satu hal lagi yg sangat penting bahwa terkait luas wilayah ini sudah ada potensi dugaan korupsi miliaran rupiah bila kelak akan dibuktikan kebenaran luas wilayah antara kedua desa.

Kenapa demikian, kata hitimala karena penyaluran dana desa sala satu indikatornya adalah luas wilayah. jadi kalau buano utara atau buano selatan terbukti mana yg data luas wilahnya tidak benar maka ada indikasi korupsi keuangan negara atas penyaluran sejumlah dana desa yg indikatornya berdasarkan luas wilayah desa.

Untuk itu, hitimala mempertegas bahwa ini masalah serius yang harus disikapi dan direspon oleh pemda sbb.

karena jangan sampai ada gelombang masyarakat dngan kekuatan besar kemudian datangi melakukan aksi demontrasi yanh menjurus pada hal-hal yang tidak di inginkan bersama, bahkan berdampak pada keadaan keharmonisan masyarakat kami di negeri buano utara dn buano selatan. Terangnya.(Anwr Tiha)