Melibatkan 300 Masyarakat Buano Utara Kembali Lakukan Di Kantor Bupati Dan DPRD SBB

SBB , Lintasindonesia-

Tedapat 300 orang warga masyarakat Desa Buano Utara, Kecaman Huamual Belakang, kembali beraksi atau masuk aksi jilid II di halaman Kantor Bupati Seram Bagian Barat dan akan berlanjut ke Gedung DPRD SBB. guna menutut Pemerintah agar selesaikan batas wilayah antar Desa Buano Utara dan Desa Buano Selatan. Senin (9/12/19).

Ratusan massa dipandu oleh Ali Lukaraja selaku moderator
Dalam paparan Ali meminta dengan tegas untuk Pemda SBB melalui Kapal Bagian Pemerintahan dan BPS agar segera meluruskan batas wilayah antar Buano Utara dan Bunao Selatan yang dianggap keliru atau data hoax

” Kami meminta dengan tegas kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati SBB Moh Yasin Payapo melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar jangan berkaca pada berita hoax yang telah mengkebiri batas Desa Buano Utara dan Buano Selatan.

Menurut Kami terdapat pembohong puplik yang besar yang dilakukan Pemda SBB dengan memetakan wilayah kami lebih kecil dari Desa Buano Selatan yang merupakan saudara kami. Jika Pemda masih lakukan itu maka secara tidak lansung akan menimbulkan peta koflik ditengah – tengah masyarakat ” Ujar Orator

Lanjut Orator ” Kami berharap kepada pemerintah daerah SBB segera ambil langkah bijak untuk turun ke Desa Buano Utara guna berkoordinasi dengan badan adat untuk lakukan pendataan kembali terkait batas – batas wilayah. Karena data yang selama ini kita terima adalah data hoax atau bohong. ”

Pantauan media ini Demostrasi jilid II oleh Desa Buano Utara setelah berorasi kurang lebih 5 jam direspon baik oleh pemerintah daerah yang diwakili Sekda SBB H Mansur Tuharea dengan melibatkan 20 perwakilan dari Demostran didalam ruangan Sekda.

Dari hasil mediasi tersebut Sekda H Mansur Tuharea menjelaskan
” Terkait aksi yang dilakukan oleh warga Desa Buano Utara tujuan untuk meminta Pemda SBB sikapi terkait tapal batas dengan Desa Buano Selatan.
Untuk itu, besok Selasa (10/12/19) kami akan panggilkan kedua pimpinan desa tersebut guna membahas masalah ini”

” Hal ini terjadi karena tidak singkronisasi data antara BPS dengan bidang pemerintahan sehingga terjadi kejangalan ini, sehingga tepat Hari Kamis (12/12/19) kami pihak Pemda akan turun ke Desa Buano utara untuk meninjau dan mendata kembali sehingga masalah tersebut akan selesai.” Terang Tuharea.

Setelah melakukan mediasi dengan Pemda , masa demostran menuju ke Kantor DPRD SBB guna menyuarakan aspirasi.
Dan aksi tersebut ditanggapi baik oleh para anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abd R Lisaholit, dan menginjikan masa demonstran masuk untuk melakukan mediasi dengan pihak lembaga DPRD.

” Kami dari lembaga DPRD SBB melalui Komisi A akan segera memanggil pihak pihak yang berperan dalam bidang ini, seperti BPS, Dan Bidang Pemerintahan Pemda SBB guna membahas dan mencari jalan keluar dan solusi terkait masalah ini” Pinta Lisaholit.

Adapun perwakilan aksi diantaranya Jamin Nurlete, Hariono Nurlete,Karamat K, Kusnadin Tambalisa,H M Saleh Tamalene.

(AT/DK)