Ketua KNPI Kab SBB “Kangkangi” Proyek dan Intimidasi Kepsek

SBB,Lintasindonesia-

Dari beberapa informasi yang di terima oleh pihak sekolah bahwa mereka di kejar dan di intimidasi dengan syarat bahwa pembangunan sekolah dan perumahan dinas milik pihak sekolah harus di ambil alih oleh pihak KNPI dan di tandatangani oleh pihak kontraktor.

Aksi mengangkangi proyek-proyek pada Dinas Pendidikan ini mendapat tantangan keras dari anggota DPRD Komisi I dari Fraksi PDIP Depok Taniwel, Taniwel Timur dan Seram Barat, Jodis Rumahsoal pada media ini beberapa Hari lalu.

“Kita sangat menyesalkan di era keterbukaan informasi ini, oknum Ketua KNPI Kab SBB, H. Payapo membawa-bawa nama bupati dan kepala dinas pendidikan kabupaten Seram bagian barat untuk menakut-nakuti kepala sekolah dengan tujuan memegang berapa sekolah di daerah kabupaten Seram bagian barat khususnya di daerah pegunungan kecamatan Taniwel,” tegasnya.

Rumahsoal menangapi persoalan ini secara serius, karena ada oknum-oknum yang membawa nama pemerintah daerah salah satunya Ketua KNPI KNPI kabupaten Seram bagian barat, Iqbal Payapo.
Menurutnya, ada beberapa hari lalu membawa surat somasi yang di berikan oleh ketiga kepala sekolah yaitu kepala sekolah Negeri Neniari, Kepala sekolah Riring – Rumahsoal dan kepala sekolah Negeri Lohia Sapalewa dengan tujuan menggantikan uang oleh pihak kontraktor sebentar Rp 41 juta dari ketiga sekolah tersebut.

Dari beberapa informasi yang di terima dan hasil dari Surat somasi tersebut, bahwa Ketua KNPI dan berapa jajaran mengambil uang yang mengalir dari pihak Kontraktor sebesar ratusan juta rupiah, dengan catatan memegang proyek Dana DAK khusunya untuk pembangunan gedung sekolah dan perumahan dinas sekolah.

Informasinya, atas kesepakatan antara KNPI dan pihak kontraktor mengorbankan pihak guru dari ketiga sekolah tersebut untuk di panggil untuk mendatangi Surat perjanjian kerja, di panggil Secara tegas dan di dokumentasikan dengan memberikan laporan untuk di tindak lanjuti ke kepolisian dan kejaksaan tinggi untuk di proses. apabila ketiga sekolah tersebut tidak mengantikan uang sebesar Rp 41 juta rupiah per Delilah dari ketiga sekolah tersebut ke pihak kontraktor.

Oleh sebab itu dari pihak sekolah tidak tahu atas perbuatan yang disepakati antara pihak kontraktor dan pihak dari KNPI dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Saya merasa kecawa atas sikap dan perbuatan yang di lakukan oleh pihak – pihak yang mengintimidasi di daerah pegunungan dengan asumsi bahwa mereka di tipu – tipu dengan mementingkan kepentingan sesaat. Saya atas pribadi masyarakat pegunungan merasa di kecewakan atas perbuatan tersebut dan saya di dukung oleh masyarakat daerah pegunungan siap berjuang sampai titik darah penghabisan demi harga diri kami karena kami selama ini hak – hak kami di jadikan sebagai alat pelengkap,” terangnya.

Lebih lanjut ia menghimbau bahwa jangan coba-coba ada pihak yang mengintervensi persoalan ini dan persoalan ini harus di kembalikan ke pemerintah daerah mengatur secara kelembagaan, apabila persoalan tidak di sikapi maka saya pastikan persoalan ini akan menjadi bom waktu di daerah ini karena ini merupakan harga diri masa depan pendidikan di daerah pegunungan khususnya di daerah pedalaman.

Kami berharap, Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu dan Polres SBB berani menindak oknum Ketua KNPI SBB meskipun yg bersngakutan Masih dekat keluarga bupati. (AT)