Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Media Lintas Indonesia.co.id Labuhanbatu Selatan.
Pada saat diadakannya RDP (Rapat Dengar Pendapat) digedung DPRD Labuhanbatu Selatan, yaitu rapat tentang dugaan penyelewengan Dana Publikasi oleh Zulkifli Chaniago sebagai Sekdakab Labusel tahun anggaran 2018 – 2019. Adapun rapat tersebut antara lain adalah Pemkab Labusel dan wartawan Labusel yang diadakan digedung DPRD. Namun rapat tersebut tidak menemui titik temu dan juga tidak mencapai kesepakatan, Sebab dengan tidak hadirnya Sekdakab Labusel yaitu, Zulkifli Chaniago keacara rapat tentang dugaan penyelewengan dana publikasi untuk wartawan Labusel.
Didalam sidang rapat RDP yang diadakan diAula Kantor DPRD Labuhanbatu Selatan pada hari Kamis (13/02/2020). Sementara pihak Pemkab Labusel justru yang hadir cuma perwakilan yang notabenenya tidak bisa memberikan keputusan. Diantara yang hadir dipersidangan adalah, Asisten 1 Labusel, Mhd Puad, Asisten 3, Fuadi, Humas Bupati Labusel, M. Torkis dan Kadis Kominfo yaitu, M. Ikhsan.
Yang hadir dari DPRD Labusel diantaranya, H. Zainal Harahap, Mbelamin Surbakti, Jamal Harahap, dan Siti Hanum Harahap (Fraksi PDIP). H. Edimin dan BJ Ginting.(Fraksi Hanura). H.Jubir (Fraksi Gerindra). Ginanda (Fraksi Perindo). Bayunidin (Fraksi Demokrat). H.Pendi (Fraksi PKB).
Acara sidang RDP tersebut dipimpin oleh H. Zainal Harahap. Didalam pidatonya H. Zainal meminta kepada Perwakilan Pemkab Labusel agar bisa dan mampu memberikan jawaban kepada seluruh wartawan Labusel atas apa apa saja yang jadi pertanyaan dari utusan wartawan yang duduk bersama didalam acara sidang adanya dugaan terhadap Sekdakab Labusel menyelewengkan dana publikasi tahun anggaran 2018 – 2019 yang seharusnya sudah sampai kemasing masing wartawan yang ada dikabupaten Labuhanbatu Selatan. Serta dapat menjelaskan pokok permasalahan yang diduga oleh para wartawan Labusel.
DPRD Labusel juga meminta penjelasan kepada utusan Pemkab Labusel tentang kronologi bagaimana dana yang telah dianggarkan oleh Pemkab Labusel yaitu pihak Humas dan sekdakab Labusel kemana dan dimana dana tersebut disalurkan. Sehingga tidak sampai ketangan para wartawan Labusel pada periode tahun 2018 – 2019 yang jumlahnya mencapai Rp. 2.4 miliyar lebih.
Sementara dari utusan para wartawan Labusel yaitu P. Pulungan meminta kepada jajaran perwakilan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Apakah para utusan Pemkab Labusel mampu menjawab dan memutuskan apa apa saja yang menjadi pertanyaan serta tuntutan dan dugaan temuan dari para wartawan Labusel? Dan yang pastinya bisa memberikan hasil keputusan yang akurat didalam forum sidang RDP. Sementara oknum yang dimaksud oleh wartawan itu tidak lain adalah Zulkifli sebagai Sekdakab Labusel mengapa tidak hadir dalam rapat tersebut. Ada apa dengan Sekdakab Labusel?
Didalam sidang tersebut utusan wartawan Labusel bukan hanya memoertanyakan Dana publikasi tetapi juga tentang dana transportasi wartawan, dana liputan khusus, juga dana Artikel buat media harian dan mingguan. Hal ini memang sangat janggal tentang keterangan laporan yang disampaikan oleh utusan Sekdakab Labusel. Karena dana yang telah disebutkan adalah tidak benar bahkan watawan tidak pernah menerima dana tersebut.
Menurut keterangan dari M. Ikhsan, pada tahun 2019 saat beliau masih menjabat bahwa anggaran dana publikasi tidak bisa direalisasikan, sebab diduga oleh audit BPK terlalu boros pemkab Labusel memakai dana khususnya dibagian dana publikasi. Mengingat waktu sidang juga tidak dapat diteruskan juga pihak utusan jajaran Sekdakab Labusel tidak dapat memutuskan maka sidang RDP akan dilaksanakan minggu mendatang sesuai keputusan bersama. (Syahrul Ahmad).
