Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Berharap Pembentukan BK Memahami Otoritas Politik dan Moral

Sumenep, (Lintasindonesia.co.id)-
Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Darul Hasyim Fath berharap sidang paripurna pembentukan Badan Kehormatan (BK) memahami otoritas politik dan moral. Rabu (19/2/2020).

Untuk pembentukan Badan Kehormatan (BK) itu diharapkan bisa memahami otoritas politik dan moral.

“Jadi, saya berharap khalayak publik paripurna memahami dan mempertimbangkan otoritas politik dan moral dalam pembentukan BK ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath.

Apalagi, kata Darul, Badan Kehormatan dipilih langsung oleh seluruh anggota yang hadir di rapat paripurna tersebut.

Oleh karena itu, dari 7 fraksi itu berhak mengajukan nama calon dan ada 5 yang akan dipilih secara demokratis. Sebab, BK merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang berfungsi mengontrol atau mengawasi para anggota khususnya dalam bidang etik.

“Nah, BK penjaga etik di kantor ini. Jika misalnya BK yang terbentuk tidak punya otoritas moral sebaiknya koreksi dan berefleksi,” ujarnya.

Pihaknya mengibaratkan otoritas moral dimaksud itu sama dengan seseorang saat berhotbah Jum’at, berpidato keagamaan.

“Sarjana agama tapi kalau tidak seiya dan sekata dari apa yang ia sampaikan dengan tindakan kesehariannya, berarti itu tidak punya otoritas moral,” tuturnya.

Dia berharap supaya tidak sampai karena mayoritas menjadi tidak terang dalam melihat otoritas moral. “Sebab banyak tidak selalu identik dengan benar,” ucapnya.

“Ingat, anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan berhak menyampaikan sesuatu selagi tidak melakukan tindakan kriminal. Di situ BK sebagai controling terhadap etiknya,” tutupnya. (Yas)