Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
SBB,LINTASINDONESIA-Semangat Masyarakat Desa Neniari, Kecamatan Taniwel untuk menikmati infrastruktur jalan yang selama ini belum pernah mereka rasakan tidak dapat ditawar-tawar oleh pihak manapun. Keseriusan masyarakat Neniari untuk membuat jalan sendiri lewat program Jalan Usaha Tani menembusi kawasan konservasi HPL dan Hutan Lindung menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Neniari.
Pembangunan jalan usaha tani oleh masyarakat Neniari diakibatkan adanya kekecewaan atas tidak diakomodirnya ruas jalan Riring-Neniari oleh Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk dikerjakan pada Tahun Anggaran 2020. Alasan ruas jalan Neniari-Riring tidak dapat dikerjakan karena terhalang dalam kawasan HPL dan hutan lindung.
Kesepakatan Masyarakat ini tertuang sepenuhnya dalam surat pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober Tahun 2019 di gedung Balai Desa Neniari yang ditandatangi oleh Penjabat Kepala Desa Melkias Lumapuy, Ketua BPD Daud Rumasoal, Tokoh Agama Pdt. Yudi Noya, M.Si dan Tokoh Pendidikan Baltazar Lumatalale.
Isi surat pernyataan tersebut adalah dengan ini menyatakan kami atas nama masyarakat Desa Neniari telah sepakat untuk pelaksanaan pembuatan jalan usaha tani di Desa Neniari. Setiap areal pertanian milik masyarakat Desa Neniari dalam hal ini berada pada jalur yang akan di lalui oleh jalan usaha tani tersebut tidak akan dibebankan pada pihak terkait tetapi merupakan tanggungjawab kami selaku masyarakat Desa Neniari.
Kami juga memastikan tidak ada kepentingan lain termasuk didalamnya penebangan hutan atau pemanenan hasil hutan kayu dalam pembangunan jalan usaha tani ini, maka semua resiko yang muncul menjadi tanggungjawab masyarakat Desa Neniari. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Surat Pernyataan ditandatangi oleh 75 Kepala Keluarga yang berada di Desa Neniari dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Seram Bagian Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seram Bagian Barat, Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Barat, dan Kepala UPTD KPH Seram Bagian Barat.
Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Jodis Rumasoal ketika dikonfirmasi via seluler membenarkan adanya perencanaan pembangunan jalan usaha tani luas jalur Neniari-Riring oleh masyarakat Neniari. Pasalnya, masyarakat kecewa dengan tidak diakomodirnya status jalan Riring-Neniari.
“Saya anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus anak Negeri Neniari akan memakai kewenangan untuk menindaklanjuti status jalan Riring-Neniari yang dihalangi oleh status kawasan HPL dan Hutan Lindung Batu Uluta dan Batu Lota dalam kawasan petuanan Popela”. Tegasnya.
Katanya pula, Dari peta yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan peta Kabupaten Seram Bagian Barat ternyata pemda SBB dan Dinas Kehutanan provinsi Maluku tidak memberikan kejelasan secara jelas peta kawasan status jalan Riring-Neniari.
Untuk itu, Rumasoal menyesalkan kebijakan dari Pemerintah Daerah SBB dan Provinsi Maluku karena tidak mengusulkan status jalan Riring-Neniari yang dibentuk oleh peta kawasan dan hanya membuka peta kawasan pada daerah Inamosol, status jalan Manusa-Kairatu, Manusa-Lohia Sapalewa, dan Taniwel- Riring. Menjadi pertanyaan kenapa ruas jalan Riring –Neniari tidak dimasukan.
Ketidakjelasan status jalan Riring – Neniari kemudian disikapi oleh Pemendes Neniari dan Tokoh masyarakat dengan mengambil inisiatif mengalokasikan dana desa untuk membangun jalan usaha tani sepanjang 10 kilo meter.(AT)
