“Badan Musyawarah DPRD,Bahas Jadwal Kegiatan Masa Sidang II”

Nunukan-Lintas Indonesia.“Badan Musyawarah(Banmus)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Nunukan,Kalimantan

Utara(Kaltara)menggelar rapat evaluasi jadwal kegiatan masa sidang II tahun 2020-2021, diruang rapat paripurna pada,Senin(25/01).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan,“Hj Leppa”didampingi wakil ketua Burhanuddin,S.Hi,turut hadir Anggota Komisi,Kepala Bagian(Kabag)Persidangan dan Staf Sekretariat DPRD.”

Rapat tersebut,Ketua DPRD“Hj.Rahma Leppa Hafid”yang juga selaku Ketua Badan Musyawarah(Banmus)DPRD mengatakan bahwa,“untuk agenda minggu ketiga di bulan januari 2021, rencananya anggota legislatif akan melaksanakan monitoring terkait pembangunan daerah,rapat kerja gabungan komisi dan alat kelengkapan lain serta rapat dengar pendapat antara komisi dengan masyarakat,mitra OPD pada minggu ke empat”.

“Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat pemerintah daerah(Pemda)terkait kelangkaan Gas Elpigi 3 kg serta pembahasan bersama dengan bagian hukum terhadap perkembangan 6 Raperda,”ujar Hj.Leppa.

Masih menurut Hj Leppa,“Agar agenda kerja anggota legislatif lebih optimal,maka minggu pertama bulan februari dijadwalkan pelantikan wakil ketua DPRD Nunukan dan minggu ke empat jadwalkan melakukan kunjungan kerja dan bimbingan teknis anggota dewan,untuk
meningkatkan kapasitas terkait peraturan perundang undangan yang nantinya akan
disesuaikan dengan sejumlah Raperda Kabupaten Nunukan.

Lebih lanjut kata Hj.Leppa,“Dalam penyusunan jadwal,dirangkum berbagai masukan dari Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Banmus)DPRD Nunukan.

“Masukan dan usulan yang disampaikan hampir semuanya mengusulkan agar jadwal yang tersusun nantinya bisa dilaksanakan
sesuai hasil rapat sehingga progres kinerja pada masa sidang pertama hingga masa sidang berikutnya itu terukur,”kata Hj.Leppa.

“Kegiatan Reses juga akan dilaksanakan pada tahun ini diupayakan sesuai dengan protokol kesehatan,dengan audience tidak lebih dari 50 orang dan diharapkan tidak mengurangi kualitas reses itu sendiri. Begitupun pelaksanaan pembahasan APBD, akan dilakukan semaksimal mungkin, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya”,tutur Hj.Leppa./Sumber humas Dprd Nnk/Rdm.