Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Media-lintasindonesia.co.id – Banyuwangi.
Banyaknya kepala dinas yang dijabat oleh PLT bahkan ada yang rangkap jabatan, disinyalir sebagai lambannya pembinaan kepegawaian di aparatur sipil negara dijajaran pemerintah kabupaten Banyuwangi. Ketua Forum Rogojampi Bersatu ( FRB ), Irfan Hidayat SH. MH menegaskan hal tersebut saat diwawancarai team media di kampus Untag Banyuwangi , Senin (27/9/2021).
“Ini menjadi preseden buruk bagi system birokrasi dan pembinaan kepegawaian daerah, karenanya Sekda selaku ketua Baperjakat harus mengambil sikap cepat dan tegas guna menempatkan personil yang tepat dan memiliki keahlian di bidangnya, hal itu juga guna menjamin kepastian karier ASN,”pungkas Irfan.
Kepala dinas yang dijabat PLT diantaranya, pertanian, pendidikan, satpoll pp, perizinan, BPBD, perikanan, LH, Dinas sosial, perpustakaan, Perhubungan, sekwan, BPPKAD,PUCKPP.
“Apakah secara kepangkatan dan golongan, tidak ada ASN di kabupaten Banyuwangi yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala dinas definitif ?,”tanya pria yang juga dosen Untag Banyuwangi itu.
Irfan Menambahkan Dalam Surat Edaran BKN Nomor 2/SEA/1v2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
Irfan juga menyayangkan adanya PLT yang merangkap dua dinas sekaligus, seperti Plt kasatpol PP sekaligus Plt DPMPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) dan PLT Kadis Pertanian yang juga menjabat sebagai Plt kadis Perikanan.
“ lagi lagi pertanyaannya apakah sudah tidak ada ASN lain yang memenuhi sebagaimana regulasi yang dipersyaratkan,”tegas nya
Rangkap jabatan dinilai juga tidak efektif. Fakta dilapangan terjadi kisruh papan reklame tak berijin dan dugaan tebang pilih penegakan perda pada perusaahaan reklame tertentu.
“Seharusnya PLT yang rangkap jabatan lebih mudah mengkoordinasikan persoalan tersebut, data papan reklame tak berizin dari perizinan diserahkan pada satpol PP untuk segera diambil tindakan penegakan perda, nyatanya satu persoalan saja sampai berlarut larut, ini sekda dan bupati harus tegas,”imbuh Irfan.
Salah satu fungsi Sekda adalah pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
“Pada prinsip nya mereka yang duduk menjadi kepala dinas tertentu harus mempunyai keahlian di bidangnya,”
Terkait dengan kepegawaian, Sekda kabupaten Banyuwangi, H. Mujiono MM dan kepala BKD kabupaten Banyuwangi, Nafiul Huda juga tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui whatsappnya. Demikian juga PLT kadis DPMPTSP dan PLT Kasatpol PP Wawan tidak ada jawaban saat di konfirmasi perihal reklame melalui saluran via whatshapp.
Sementara itu. Terkait papan reklame Sekretaris Satpol PP Banyuwangi, Anacleto saat dikonfirmasi team ,di ruang kerjanya meminta agar Semua pihak jangan saling menyalahkan, namun harus bersinergi jangan hanya lisan tapi sistem.
” Sesuai Perda pasal 30 ayat 3 intinya pengusaha yang sering melanggar aturan misalkan memasang tanpa ada ijinnya, sesuai dengan bunyi pasal itu ijin pengusaha bisa dicabut dan jika sudah seperti itu maka tidak bisa lagi usaha di bidang tersebut,”tuturnya.
” Kenapa dicabut ya tidak adanya ijin, telah berakhir masanya dan tidak mau perpanjang dan yang bisa mencabut ya yang memberikan ijin yaitu DPMPTSP bukan Satpol PP. Narik pajak itu bukan karena ada ijinnya. Untuk Baliho yang tidak ada ijin nya dan belum dipotong dalam waktu dekat akan kita potong seperti di Bandara Blimbingsari,”imbuh Leto (Tim).
