Komisi IV DPRD Sumenep Meminta Prioritaskan Program Wajib Diniyah

Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Akis Jazuli meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep perioritaskan program pemerintah yakni wajib Diniyah.

Sebab, program wajib diniyah itu hanya dijalankan oleh sekolah yang ada di wilayah daratan saja, sementara kepulauan masih belum sepenuhnya dijalankan.

“Jadi, keberadaan program wajib diniyah sangat penting. Sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mendorong supaya program ini bisa diterapkan di semua sekolah,” kata anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Akis Jazuli, Senin (16/5/2022).

Bahkan, pihaknya juga mengharap pendidikan keagamaan itu juga bisa diterapkan pada sekolah negeri karena prilaku ala pesantren dapat diterapkan agar bisa membentuk karakter yang agamis pada generasi-generasi muda.

“Maka dengan pendidikan agama, kita bisa mencetak dan menghasilkan generasi muda yang berakhlak islami, serta menghasilkan pemimpin yang memiliki sopan santun yang baik,” paparnya.

Apalagi, kata Akis, program wajib diniyah itu telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomer 4 tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah.

Dia menambahkan, data di Disdik Kabupaten Sumenep mencatat, program wajib Diniyah belum bisa diterapkan menyeluruh. Kedepan, pihaknya meminta kepada eksekutif lebih menseriusi program diniyah supaya bisa diterapkan di semua sekolah.

“Harus benar-benar merata, jangan sampai ada ketimpangan antara daratan dan kepulauan. Soal anggaran harusnya tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah mau duduk bersama terkait persoalan ini,” ucapnya.

Diketahui, 500 lembaga pendidikan yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Sumenep telah menerapkan program wajib diniyah dengan rincian, 480 Sekolah Dasar (SD), 17 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 sekolah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). (D/Yas)