DPRD Sumenep Gelar Paripurna Laporan Pansus Raperda RPJMD Sumenep 2025-2029

Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur gelar paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus rancangan peraturan daerah (Pansus Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumenep 2025-2029.

Laporan hasil pembahasan Pansus Raperda tersebut disampaikan oleh Ahmad Juhairi, di ruang graha paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kamis (10/7/2025)

Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil wakil ketua Pansus Raperda RPJMD 2025-2029 menyampaikan bahwa pihaknya menekankan pentingnya pemerintah Sumenep menterjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga, menjadi tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

“Jadi, salah satu persoalan utama kabupaten Sumenep adalah soal disparitas atau kesenjangan pembangunan kepulauan dan daratan,” katanya.

Dia menambahkan, bahwa persoalan ini harus menjadi tujuan utama yang harus diselesaikan pemerintah melalui raperda RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD tahun 2025-2029 harus mampu menjawab persoalan rakyat, khususnya rakyat kepulauan, selama ini mengeluhkan kurang maksimalnya pembangunan.

“Mulai dari soal infrastruktur jalan, ketersediaan dermaga/pelabuhan di kepulauan yang belum memiliki fasilitas tersebut (seperti di Kecamatan Kangayan),” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya pembanguan pos keamanan laut mengingat Sumenep memiliki sumberdaya perikanan melimpah dan seringkali menjadi objek nelayan luar daerah dengan menggunakan alat tangkap merusak ekosistem laut (seperti di kepulauan Masalembu).

“Layanan listrik yang tidak memadai, karena hal ini sangat menunjang kesejahteraan rakyat di kepulauan. Dan juga soal tata kelola birokrasi juga belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat,” tuturnya.

Begitu pula, tidak hanya menyangkut pemerataan pembangunan bidang infrastruktur saja tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat. “Ditekankan juga bahwa pemerataan pembangunan dalam rangka memutus persoalan kesenjangan kepulauan daratan, bukan hanya pada aspek pembangunan fisik tetapi juga pembanguan non-fisik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul searah dengan visi besar pemerintah kabupaten Sumenep,” ucapnya.

Begitu pula, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama bagi sebuah daerah untuk dikategorikan mandiri atau tidak. Peningkatan PAD harus menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu, perlu ada regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur tata kelola aset daerah sebagai instrumen untuk mengoptimalisasi pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah secara produktif dapat mendorong sumbangan deviden diluar sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Secara geografis kabupaten Sumenep berbeda dengan kabupaten lainnya di Madura.

Kabupaten Sumenep dapat dikatakan sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 126 pulau. Dengan geografis yang luas tersebut, perlu ada langkah advokatif dari pemerintah agar ada penanganan khusus dari pemerintah pusat terhadap keberadaan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep.

Perlu menjadi bagian rencana strategis dan prioritas pemerintah kabupaten Sumenep terhadap sektor pertanian. Hal ini menyangkut ketahanan pangan dan optimalisasi produksi pertanian terutama komoditi pokok dan tanaman lain.

Salah satu persoalan utama kabupaten Sumenep adalah soal disparitas atau kesenjangan pembangunan kepulauan daratan. Persoalan ini harus menjadi tujuan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui raperda RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD tahun 2025-2029 ini harus mampu menjawab persoalan rakyat, khususnya rakyat kepulauan, yang selama ini mengeluhkan kurang maksimalnya pembangunan.

Mulai dari soal infrastruktur jalan, ketersediaan dermaga/pelabuhan di kepulauan yang belum memiliki fasilitas tersebut (seperti di Kecamatan Kangayan). Pembanguan pos keamanan laut mengingat Kabupaten Sumenep memiliki sumberdaya perikanan yang melimpah dan seringkali menjadi objek nelayan luar daerah dengan menggunakan alat tangkap merusak ekosistem laut (seperti di kepulauan Masalembu).

Layanan listrik yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat sampai soal tata kelola birokrasi yang dianggap belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat.

Bahkan, juga perlu ditekankan bahwa pemerataan pembangunan dalam rangka memutus persoalan kesenjangan kepulauan daratan, bukan hanya pada aspek pembangunan fisik tetapi juga pembanguan non-fisik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul searah dengan visi besar pemerintah kabupaten Sumenep.

Sebagai salah satu bagian dari fokus delapan program unggulan pemerintah kabupaten Sumenep, pembangunan infrastruktur hendaknya menjadi pusat perhatian, mengingat masih adanya jalan yang masih membutuhkan perbaikan dan perluasan.

Salah satu contoh jalan poros dari kota Sumenep sampai ke kecamatan Ambunten melewati kecamatan Rubaru karena merupakan akses jalan ekonomi, mengingat kecamatan Rubaru adalah salah satu penghasil sayur terbesar di kabupaten Sumenep.*