Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sumenep agar bisa
terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi menjelaskan, bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan BUMD dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu BUMD yang mendapat perhatian khusus PT Sumekar.
Perusahaan tersebut saat ini tengah memasuki fase kepemimpinan baru. Sehingga, perlu memastikan kesiapan manajemen dan operasional armada kapal.
“Kesiapan transportasi laut menjadi hal penting. Sebab, menyangkut keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa,” kata Masdawi, Kamis (14/5/2026).
Dengan demikian, pihaknya menilai dalam beberapa waktu terakhir ini kinerja PT Sumekar telah mulai menunjukkan perkembangan positif. Pembenahan tetap perlu dilakukan agar kontribusi perusahaan terhadap PAD semakin optimal.
Selain PT Sumekar, dirinya juga menyoroti PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan PD Sumekar.
Dua perusahaan daerah itu dinilai masih memiliki peluang besar meningkatkan performa bisnis dan pendapatan usaha.
“Jadi, masih ada ruang yang perlu diperbaiki supaya dampaknya terhadap PAD lebih terasa,” jelasnya.
Selain itu, dua BUMD lainnya yakni BPRS Bhakti Sumekar dan PDAM Sumekar dinilai memiliki kinerja yang cukup stabil. Kedua perusahaan selama ini konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. “BPRS dan PUDAM sejauh ini kinerjanya cukup baik dan kontribusinya terhadap PAD juga cukup besar,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, DPRD Sumenep memberikan sejumlah rekomendasi kepada seluruh BUMD. Salah satunya, setiap perusahaan daerah diminta memiliki perencanaan bisnis yang jelas dan terukur supaya target pertumbuhan pendapatan itu bisa tercapai.
Maka dari itu, pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. “Seluruh BUMD diminta rutin melaksanakan audit keuangan setiap tahun untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan perusahaan”. (Okyas)
