Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, (Lintasindonesia.co.id) – Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali menuai kritik. Kali ini kritik pedas lahir dari aktifis yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS). Mereka Mendesak Presiden Joko Widodo membubarkan BPWS.
Ketua KMS Imam Arifin, menegaskan, kinerja BPWS sangat buruk, dan selama ini tidak memberikan dampak yang bagus bagi pembangunan Madura.
Padahal, Pemerintah Pusat sudah memberikan anggaran yang cukup besar kepada BPWS untuk melakukan pembangunan di pulau Madura.
“BPWS itu anggaranya sejak berdiri hingga saat ini sangat besar, tapi mana bukti pembangunannya kok tidak tampak untuk kemajuan Madura,” tanya aktifis yang akrab disapa Imam saat dikonfirmasi. Rabu (29/08/2018).
Dia menambahkan, bahkan, yang ada hanya banyak proyek BPWS yang diduga bermasalah.
“Malah ada proyeknya bermasalah, seperti Proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang ada di Desa Candi Kecamatan Dungkek Sumenep, itu anggarannya mencapai 5,1 M. Proyek bermasalah itu bahkan pernah ditangani kejari Sumenep,” katanya.
Kendati demikian, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di akses Suramadu sisi Madura seringkali banyak yang roboh.
“Kalau sering ada yang roboh kualitasnya patut dipertanyakan, ini anggarannya juga miliaran,” tandasnya dengan nada serius.
Belum lagi, katanya BPWS selama ini melakukan pemberdayaan pada masyarakat-masyarakat Madura lewat pelatihan. Tapi menurutnya wujud hasilnya tidak jelas.
“Kalau setelah mereka dilatih terus dibiarkan ya hanya akan buang-buang anggaran,” tukasnya.
Imam menyebutkan, bahwa masih banyak program-program BPWS lainnya yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, kata Imam, karena dirinya menilai BPWS lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi masyarakat Madura, lebih baik Presiden Jokowi mengevaluasi da membubarkan.
“Saya minta pada yang terhormat Presiden Jokowi, bubarkan BPWS,” desaknya.
Dalam waktu dekat, dirinya juga akan melakukan pertemuan dengan pemuda dan mahasiswa lintas Kabupaten di Madura untuk membahas desakan pembubaran BPWS.
“Kita nanti juga akan berkirim surat resmi ke Presiden untuk mendesak pembubaran,” pungkasnya. (Red)
