AMANAH RAKYAT ATAU POLITIK KEKUASAAN?

Lingga media-lintasindonesia.co.id -Kepercayaan,dan kejujuran adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil rakyat dipilih untuk membawa harapan “masyarakat”, bukan sekadar mengamankan kepentingan politik jangka pendek. Amanah “rakyat” hanya dapat diwujudkan jika setiap jabatan publik dijalankan dengan integritas, kapasitas, dan tanggung jawab “kata Faid Sundoyo” saat di temui di kantor Desa dimana beliau menjabat sebagai Kepala Desa 26-12-2025.

“Hal yang sama berlaku bagi eksekutif. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis adalah ujung tombak berjalannya roda pemerintahan. OPD bukan panggung kompromi politik, melainkan mesin kerja yang harus diisi oleh pejabat yang mampu bekerja, memahami tugas, dan membantu pimpinan menyelesaikan persoalan daerah secara nyata “Ucapnya tegas.

“Ironisnya, masih terlihat praktik penempatan pejabat strategis di OPD krusial seperti BPKAD, Bappeda, PUPR-TR, Disdikpora, dan Dinkes yang lebih mengandalkan kedekatan politik ketimbang kapasitas kerja. Akibatnya, beban besar yang seharusnya ditangani secara profesional justru tidak tertangani dengan baik. Pimpinan daerah akhirnya berjalan sendiri tanpa dukungan kabinet yang solid dan kompeten” jelasnya.

” Padahal, di birokrasi daerah tidak kekurangan SDM yang cerdas, berpengalaman, dan mampu bekerja. Namun mereka tersisih karena tidak berada dalam lingkaran kepentingan politik tertentu. Ini adalah kerugian besar bagi daerah, karena pemerintahan tidak digerakkan oleh kemampuan, melainkan oleh loyalitas semu.

“Lebih berbahaya lagi, jika kepentingan politik jangka pendek dijadikan alasan utama dalam menentukan posisi strategis, tanpa kalkulasi dampak terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik. Ini bukan zamannya lagi menempatkan “elit-elit cukong” atau figur yang hanya pandai menyenangkan pimpinan, tetapi gagal menggerakkan organisasi di internal OPD ” imbuh nya.

” Ketika pejabat eselon II tidak mampu bekerja, tidak mampu mengambil keputusan, dan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya, maka yang dirugikan bukan hanya pimpinan daerah, tetapi seluruh masyarakat”paparnya.

“Di sisi lain, fungsi pengawasan dan pengesahan anggaran oleh Banggar DPRD juga patut dipertanyakan jika dijalankan tanpa pemahaman yang utuh atas kedudukan dan peran konstitusionalnya. Lemahnya fungsi pengawasan hanya akan memperpanjang masalah tata kelola dan memperbesar risiko kegagalan pembangunan.

“Hari ini, daerah tidak membutuhkan drama politik. Daerah membutuhkan kerja nyata, pejabat yang kompeten, dan keberanian untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jika amanah rakyat masih menjadi kompas utama, maka profesionalisme harus didahulukan di atas segala kepentingan politik.

” Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, tutup Faid Sundoyo Kades Mepar.

Editor:Kasmiran