Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep,(Lintasindonesia.co.id)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk menekan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sumenep, melalui jalur ilegal. Jum’at (12/7/2019).
Sebab, dengan cara berangkat ilegal membuat mereka (TKI red) tidak nyaman saat berada di negeri jiran apalagi dikhawatirkan ditangkap oleh polisi di raja Malaysia.
“Selain itu, tak jarang juga, mereka harus sembunyi dari kejaran petugas. Konsekuensinya, jika tertangkap mereka dipulangkan paksa,” kata Suroyo, anggota komisi V DPRD Sumenep.
Politisi Gerindra ini mengatakan, rata-rata mereka yang berangkat dengan cara ilegal ini tidak memiliki skil atau kemampuan dan keahlian. Mereka bekerja dengan kuli bangunan saja.
“Mereka tidak berangkat melalui jalur resmi lantaran tidak memiliki skill keterampilan. Jadi, lebih memilih jalur illegal. Apalagi, prosesnya melalui tekong dinilai sangat cepat, sementara jalur pemerintah prosesnya lama. Ini yang terjadi. Ditambah iming-iming yang cukup menggiurkan dari pada melalui tekong,” ujarnya.
Pihaknya mendesak Pemkab Sumenep melalui instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk bisa menekan TKI Ilegal. Instansi harus memiliki terobosan supaya bisa menyadarkan masyarakat.
Dengan demikian, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman. untuk itu, diharapkan mengambil dokumen resmi agar kerja di luar negeri aman dan nyaman.
“Ya, tentu salah satunya menciptakan skiil masyarakat. Sehingga, disiapkan untuk bekerja secara professional di luar negeri bukan sebagai buruh kasar. Ini menjadi tugas berat pihak terkait,” tegasnya.
Selain itu, dirinya meminta disnakertrans untuk sering turun ke lapangan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Terutama dampak negatif menjadi TKI Ilegal. Juga memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk berangkat ke luar negeri.
“Intinya, harus berupaya menekan TKI ilegal ke luar negeri. Jangan sampai setiap tahunnya malah membengkak. Jalur resmi tentu saja akan lebih nyaman dan aman,” ucapnya.
Kendati demikian, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bisa menyediakan lapangan kerja agar tidak banyak warga yang mencari kerja keluar negeri.
“Pemkab untuk juga bisa menyediakan lapangan kerja agar tidak banyak warga yang bertandang ke luar negeri,” tutupnya. (Yas)
