Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Madura, Jawa Timur sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., turut mengapresiasi langkah Bapenda dalam memaksimalkan potensi pajak daerah.
Ia menegaskan bahwa pajak memiliki peran penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pajak dari rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Maka dari itu, kami ingin memberikan kemudahan dan motivasi agar masyarakat semakin sadar akan kewajiban ini. Program penghapusan denda hingga akhir tahun 2025 adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tegasnya.
Sementara Kepala Bidang P2D Bapenda Sumenep, Akh. Sugiarto, mengatakan salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya program penghapusan denda PBB-P2.
Program ini berlaku hingga 31 Desember 2025 sesuai Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 109.3.3.2/185/KEP/013/2025.
“Jadi, penghapusan denda merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Kami harap masyarakat memanfaatkannya dengan baik,” katanya, saat kegiatan sosialisasi di salah satu desa di Kecamatan Kalianget.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya mengingatkan agar aparatur desa ikut berperan aktif dalam mendukung sosialisasi PBB-P2. Pemerintah desa diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara Bapenda dengan masyarakat sehingga informasi mengenai program penghapusan denda ini dapat tersampaikan secara luas.
Sejauh ini, antusiasme masyarakat mulai terlihat meningkat. Beberapa desa yang telah menjadi lokasi sosialisasi mencatat adanya peningkatan pembayaran PBB dari wajib pajak yang sebelumnya menunggak.
“Ini indikasi positif bahwa program penghapusan denda memberikan dampak nyata,” ucap Akh. Sugiarto.
Bapenda Sumenep juga menyiapkan berbagai inovasi pelayanan, termasuk pemanfaatan layanan digital untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan tagihan maupun pembayaran PBB.
“Dengan langkah ini, diharapkan target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai, sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih maju dan berdaya saing,” tutupnya. (Y)
