Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, lintasindonesia.co.id – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Madura, Jawa Timur tanggapi Dugaan kejanggalan dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda).
BKPSDM Sumenep menilai seluruh tahapan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dan akuntabel. Bahkan, proses yang sedang berlangsung itu telah diawasi dan atas persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Utamanya, berkaitan dengan perubahan susunan Panitia Seleksi (Pansel). Perubahan itu sudah sesuai dengan terbitnya Surat Kepala BKN Nomor: 296/B-AK.02.02/SD/F.V/2026 tertanggal 16 Januari 2026. Itu juga dianggap sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif.
“Perubahan pansel itu sudah sesuai dengan aturan, dan itu dilakukan atas persetujuan resmi dari BKN,” kata Kepala BKPSDM Sumenep, Beni Irawan.
Untuk itu, munculnya persetujuan itu, kata Beni, kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan rencana pelaksanaan seleksi sebelumnya, yakni Surat Kepala BKN Nomor: 02465/R-AK.02.03/SD/K/2026 tanggal 9 Januari 2026. “Tidak ada celah prosedur yang dilanggar sejak awal perencanaan hingga tahap perubahan pansel,” tuturnya.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan seleksi Sekda. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan asas keterbukaan. Setiap tahapan pasti akan disampaikan secara terbuka.
“Apabila ada anggapan Maladministrasi, maka itu tidak memiliki dasar dan terkesan hanya spekulatif saja. Sehingga, kita perlu cek and ricek di setiap informasi,” tukasnya.
Ia menegaskan, seluruh prosedur sudah dilalui, itu dibuktikan dengan dokumen resmi ditandatangi pihak BKN.
“Untuk itu segala informasi hendaknya bersandar kepada pemerintah, sebagai sumber resmi. Tentu agar tidak ada provokasi,” tutupnya. (Yt)
