Nunukan,Lintas Indonesia.“Menurut humas,Dalam rapat bersama
Bupati dan Walikota se – Provinsi Kalimantan Utara(Kaltara)yang dipimpin langsung
oleh Gubernur Kaltara H.Irianto Lambrie di Tanjung Selor pada(30/3).”
Bupati Kabupaten Nunukan”Hj. Asmin Laura Hafid,SE.MM”dalam
kesempatan tersebut menyampaikan adanya desakan dari masyarakat di Nunukan agar
diberlakukan karantina wilayah secara terbatas untuk menghindari penyebaran
covid -19.”
Desakan itu muncul, menurut Laura, menyikapi sudah
ditemukannya 2 orang pasien yang dinyatakan positif terinfeksi covid – 19 di
Tarakan dan Bulungan.”
“Masyarakat di Kabupaten Nunukan berharap agar segera
diberlakukan karantina wilayah secara terbatas, sehingga virus covid – 19 ini
tidak sampai menyebar ke daerah – daerah yang lain,” kata Laura.
“Laura juga menyampaikan kondisi berbagai fasilitas, sarana
dan prasarana kesehatan, serta berbagai hal yang sudah dilakukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Nunukan dalam menangani ODP, PDP,
maupun jika sampai ditemukan ada pasien yang positif terinfeksi covid – 19.”
“Atas berbagai masukan dari para kepala daerah tersebut,
Gubernur Irianto Lambrie akhirnya mengambil beberapa kesimpulan, antara lain
memerintahkan kepada bupati/walikota untuk segera merevisi Surat Keputusan
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 sesuai dengan Surat
Edaran Mendagri, dimana kepala daerah harus mengambil tanggung jawab penuh
sebagai ketua gugus tugas.”
“Terkait dengan usulan karantina wilayah baik terbatas
ataupun menyeluruh, menurut Irianto Lambrie, hal itu tidak akan dilakukan
sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Jika terpaksa ada daerah yang akan
melakukanya, maka sebelumnya harus melalui mekanisme dan aturan yang ada.”
Untuk menampung inisiatif dan partisipasi dari masyarakat,
Pemerintah daerah diminta memfasilitas pembentukan posko relawan penanganan
covid – 19 di daerahnya masing – masing. Sedangkan terkait dengan anggaran yang
dibutuhkan untuk penanganan covid – 19, gubernur menyatakan bahwa semua
pergeseran anggaran harus dilaporkan kepada gubernur.”/Rdm.
Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat



























