DISPENDA BANYUWANGI DIKUNJUNGI LSM KOBRA DPC BANYUWANGI

Kepala Dispenda Banyuwangi Alief Rachman Kartiono, SE, MM akrab disapa pak Alief menuturkan ” Realisasi Pendapatan bisa tercapai sesuai target yang diharapkan ” tuturnya pada Daud Djoni, WD saat ditemui diruang kerjanya. (16/01/2020)

Banyuwangi, JATIM – Tepatnya hari Kamis (16/01/2020) Ketua LSM KOBRA DPC Banyuwangi mengunjungi kantor Dispenda Banyuwangi, maksud dan tujuan untuk menemui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi guna mengkonfirmasi terkait pajak Daerah dan restribusi Daerah.
Alief Rachman Kartiono menambahkan Dasar Hukum :
1. Uandang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah :
– Legal Cadaster
– Pemutakhiran Data WP/Database PBB dan PDL
– Peningkatan Kepatuhan
– Penegakan Peraturan
-Fiscal Cadaster

Saya Daud Djoni, WD berpesan pada petugas Dispenda Banyuwangi ” untuk tugas dan fungsi Dispenda mohon dilaksanakan dengan sepenuh hati, iklas, tepat dan cepat dalam melayani masyarakat yang hendak membayar pajak dan restribusi untuk tercapainya apa yang diharapkan dari Dispenda Banyuwangi ”
[22/1 21.47] Banyuwangi: Perlu diketahui Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Banyuwangi bertanggaung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, disamping itu
Dispenda memiliki dua (2) tugas dan fungsi antara lain :

Tugasnya sebagai Penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

Fungsinya yaitu merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya.( sb hariyono,TIM )