“DP3AP2KB Provinsi Kaltara Bersama DP3AP2KB Nunukan,Gelar Workshop Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini”

Nunukan-Lintas Indonesia.“Bertempat di ruang rapat Lantai 5Kantor Bupati pada,Kamis (26/11)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB)Provinsi Kalimantan Utara,bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana(DP3AP2KB)dan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan KtPA disatuan pendidikan Kabupaten Nunukan,melaksanakan kegiatan Workshop pencegahan perkawinan anak usia dini.”

Pernikahan dini melonjak selama masa pandemi Covid-19,beberapa hal menjadi penyebabnya antara lain adalah dampak dari kurangnya aktifitas,kemiskinan,meningkatkan
status sosial,tradisi dan budaya, keluarga perempuan harus menerima jika ada yang
melamar putri nya,kurangnya pendidikan, kehamilan diluar nikah karena tidak memahami resiko pergaulan bebas.”

Plh.Gubernur Kalimantan Utara dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Muhammad Amin,SH bahwa,perkawinan anak di usia dini merupakan posisi rentan bagi anak khususnya perempuan untuk mendapat kekerasan.

“Perkawinan di usia Anak mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya,dengan berbagai kondisi, usia kawin anak merupakan posisi rentan bagi anak, khususnya perempuan untuk mendapatkan kekerasan,baik secara
psikis,ekonomi,fisik,dan seksual,”jelasnya.

Dikatakan pula bahwa,khususnya di Kalimantan Utara organisasi yang fokus terhadap perempuan dan anak kesulitan untuk mendata perkawinan anak yang tidak tercatat di Kemenag,hal ini disebabkan karena banyaknya pihak keluarga yang menutup- nutupi dengan alasan menjaga nama baik keluarga,”ujarnya.

Selain itu menurut Amin,perlindungan terhadap perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hak nya dapat memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan hak – hak nya.

“Isu Gender dan Anak merupakan masalah utama dalam pembangunan,khususnya pembangunan sumberdaya manusia,walaupun sudah banyak usaha yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses,partisipasi,manfaat,serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan,kesehatan dan ekonomi,”katanya.

Selain itu,“Fanny E.Sumaſouw,S.Psi,Psikolog Profesi Palkolog Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai narasumber menyampaikan bahwa,dalam pandangan kesehatan anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi.

“Anak perempuan yang kawin di usia muda, memiliki ancaman kesehatan mental serta seringkali mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan harus mulai bertanggung jawab atas keluarganya sendiri bahkan,dampak buruk yang harus mereka terima pada perkawinan anak tersebut anak rentan mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT),”katanya.

Menurut Fanny,dampak psikologis juga ditemukan dimana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja.”

“Ketidaksiapan antara pasangan tersebut, menjadi latar belakang rentan akan kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki
dalam rumah tangga. Selama itu dapat pula menimbulkan trauma yang berkepanjangan jika terjadi perpisahan atau berakhirnya masa pernikahan mereka,” katanya.

Kata Fanny,pada tahun 1989,pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah,dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.”

“Salah satu upaya untuk menjalankan amanah tersebut adalah,melakukan upaya pencegahan secara masif yang dilakukan oleh seluruh pihak agar tidak terjadi perka