Jodis : Pembangunan SMP 1 Atap Niniari Gunung, Kontraktor Lari

Riring, Taniwel Pembangunan dua ruang belajar baru SMP 1 Atap Negeri Neniari, Kec Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, terbengkalai dan amburadul, sementara kontraktor lari dari tanggungjawab. Disinyalir pekerjaan tersebut pencairannya telah mencapai 100%, praktis dana pembangunan ditaksir senilai Rp 400 juta raib, sedangkan ruang belajar tidak dapat digunakan.

Demikian hasil temuan saat reses Anggota DPRD SBB dari Fraksi PDIP, Jodis Rumahsoal di dampingi Minggus Akollo, Ny. Oliv Nuruwe dari kantor DPRD Kab SBB dan ketua PAC PDI Perjuangan Kec Taniwel Feri Rumakuay pada media ini seraya katakan kami minta Polres SBB dan Kajari Dataran Honipopu segera mengusut pihak ketiga yang mengerjakan proyek dua ruang belajar baru di Negeri Niniari.

“Saya mendesak aparat penegak hukum yaitu Polres SBB dan Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu mengambil sikap tegas dan segera menangkap pihak ketiga atas pembangunan dua ruang belajar baru yang terbengkalai dan amburadul di Negeri Niniari, Kecamatan Taniwel. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena sangat merugikan Dinas Pendidikan dan terjadi kerugian negara ratusan juta rupiah,” tegas politisi muda asal Taniwel ini.

Menurutnya, pembangunan SMP 1 Atap, Negeri Neniari di bangun Bulan Oktober Tahun 2018 oleh pihak pihak ketiga (kontraktor=red), proses pembangunan berlangsung hanya satu bulan, dan tidak di ketahui oleh pihak sekolah hingga saat ini belum ada kejelasan oleh dari pemerintah daerah didalamnya Dinas Pendidikan Kab SBB dan pihak kontraktor.

Dikatakan, kontraktor pelaksanaan dan Dinas Pendidikan harus bertanggungjawab atas pekerjaan pembangunan SMP 1 Atap, Negeri Niniari Gunung. “Jangan meninggalkan pekerjaan begitu saja,” jelasnya sambil katakan kami sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang mengabaikan dan lalai melakukan pengawasan pada pembangunan SMP 1 Atap ini. Ini uang rakyat, jangan dihambur-hamburkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sekalipun ini diwilayah pegunungan, seharusnya, untuk proses pencairan Dikor harus melihat progress report pekerjaan, bukan asal mencairkan saja, tanpa melihat kondisi bangunan secara riil.

“Saya minta Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat segera memanggil kontraktor yang mengerjakan SMP 1 Atap Negeri Niniari Gunung, karena sampai saat ini pekerjaannya belulm sampai 30%, tetapi informasi yang kami dapatkan bahwa pencairannya telah selesai 100%. Ini ada indikasi kongkalikong antara Bendahara Dinas Pendidikan dan Kontraktor. Polres dan Kejari melalui TP4D harus segera mengusutnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jodis katakan hasil temuan saat Reses DPRD SBB kita akan sampaikan kepada Bupati Seram Bagian Barat, Drs. Muhammad Yasin Payapo dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Timotius Akerina dan menjadi pokok pikiran DPRD.

“Saya menduga, hal semacam ini bukan hanya terjadi di Niniari Gunung, besar kemungkinan juga terjadi di wilayah pegunungan lainnya atau di Pulau-Pulau Manipa, Kelang dan Buano.

Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati segera menegur Kadis Pendidikan dan merekomendasikan hal ini kepada pihak Polres SBB atau Kajari Dataran Honipopu, karena selama satu tahun lebih bangunan terbengkalai serta amburadul, sementara proses pencairan mencapai 100%, ini Rakyat SBB dirugikan atas ulah kontraktor nakal. Saya sarankan agar Bupati dan Wakil Bupati memiliki nyali untuk memblack list kontraktor abal-abal dan nakal seperti ini, tanpa pandang bulu,” tutupnya. (Anwar Tiha)