Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diharapkan benar-benar dan memiliki komitmen dan beretika.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Abd. Majid mengatakan bahwa pegawai PPPK itu harus betul-betul mempunyai komitmen dan beretika.
“Perekrutan PPPK tahap pertama dilakukan evaluasi melalui Zoom, bisa lulus semua dan sekarang sudah masuk ke klasikal dan dilaksanakan di Kabupaten Sumenep dengan 8 sesi ,” katanya, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (07/6/2023).
Setiap sesi, kata Majid, dilakukan 2 hari dan jumlah siswa semua 1603 PPPK. “pelaksanaan sesi yang akan dilakukan sampai 27 Juni 2023 dengan tujuan untuk mewujudkan ASN yang berakhlak,” tuturnya.
Oleh karena itu, PPPK mempunyai bekal bagaimana dirinya mempunyai etika sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemberlakuan aturan PPPK sama dengan ASN PNS. Baik dalam melakukan permasalahan yang dihadapinya, seperti permasalahan perceraian dan segala sanksi yang akan diberikan,” ujarnya.
“Yang melatih kedisiplinan adalah TNI, Materi pembelajarannya dari pihak terkait di Pemkab Sumenep yang mempunyai sertifikat untuk mengajar, sekitar ada 5 orang yang telah dipersiapkan,” paparnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap PPPK ini menjadi contoh, karena PPPK mengisi jabatan- jabatan yang kosong yang diperlukan oleh Pemkab Sumenep. “Jadi, sangat berharap kualitas para PPPK ini benar benar baik,” harapnya.
“Dari 1603 PPPK yang telah dinyatakan lulus belum mencakup kuota kekosongan yang ada di Kabupaten Sumenep dan kemungkinan akan menambah kembali sekitar 200 lebih untuk anggaran 2022,” ucapnya.
Menurutnya, kemungkinan untuk anggaran 2024 nanti akan merekrut lagi sekitar 350 orang yang terdiri dari Guru, Nakes, dan teknis. Sesuai dengan keputusan Mendiknas, PPPK akan mendapatkan tugas di daerahnya sendiri.
“Ini merupakan konsep Bupati Sumenep, bagaimana ASN bertugas di daerahnya. Bupati Sumenep menegaskan, bagi PNS angkatan tahun 2019 – 2020 yang bertugas di kepulauan tidak bisa mutasi ke darat menunggu 5 tahun masa tugas, terkecuali antar pulau,” tutupnya. (Gys)
