Komisi I DPRD Batu Bara Gelar RDP Pemecatan Kadus I Desa Sentang

BATU BARA:lintasindonesia.co.id| –Politisi PBB tersebut menegaskan bahwa DPRD mempunyai tanggungjawab mengawal jalannya peraturan termasuk surat edaran Bupati.“Memang pemecatan jabatan Kadus telah memenuhi prosedur, namun bertentangan dengan peraturan, yakni surat edaran Bupati Batu Bara, ” ujar ketua komisi yang membidangi pemerintahan tersebut.

Kendati demikian DPRD bukan merupakan lembaga memutuskan, namun sebatas mediasi menyangkut persoalan yang disampaikan masyarakat. Dan menyerahkan persoalan pemecatan Kadus tersebut kepada BPMD, Kabag Hukum, Camat untuk bermusyawarah menyelesaikan.

Hal sama diungkapkan Ahmad Badri bahwa dewan berkewajiban memanggil untuk mediasi. Jika keputusan rapat tidak memuaskan, dapat mengajukan gugatan. Politisi PPP itu mengakui adanya surat edaran Bupati Batu Bara tentang tidak adanya pergantian parades di masa pandemi COVID-19.

Di sini apa tidak tahu Kades maupun Camat adanya surat edaran Bupati Batu Bara bahwa tidak adanya pergantian parades (Kadus). Apa lagi masa surat tersebut masih berlaku, terakhir tanggal 31,Maret 2020,” sebut Ketua Komisi I Azhar Amri dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang utama DPRD Kab Batu Bara, Selasa (23/06/2020).

Kendati demikian, Kadus (Parades) diminta untuk tidak ketentangan, begitu juga Kades tidak sewenang-wenang melakukan pemecatan. Masalah pemecatan Parades tidak hanya terjadi di Desa Sentang namun ada 150 yang datang menyampaikan keberatan.

Dalam RDP tersebut, Kades Sentang Idris Susanto mengatakan, sebelum dilakukan pemecatan, pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan (SP) beberapa kali terhadap Kadus Amirsyah karena dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik sebagaimana tupoksinya.

Di samping itu, menyahuti permintaan warga agar Kadus I diganti dan mendapat persetujuan dari Camat Nibung Hangus.Menjawab pertanyaan Komisi I terkait surat edaran Bupati tentang tidak adanya pergantian parades, Camat Lutfhi tidak mengetahui secara jelas.

EDITOR: IR/B.BARA.