Komisi II DPRD Sumenep, Penggunaan Anggaran Daerah Harus Jelas Manfaat dan Hasilnya

Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran daerah. Sebab, penggunaan dana tersebut harus jelas manfaatnya.

Seperti halnya program pembinaan dan pelatihan kerja yang dianggarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep tahun 2026. Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Disnaker Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar Rp 938.263.000 untuk 12 paket kegiatan pelatihan berbasis unit kompetensi.

Dari total pagu anggaran tersebut, Rp 228.800.000 di antaranya diperuntukkan bagi honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, serta panitia pelaksana kegiatan.

Besarnya anggaran tersebut mengundang perhatian dari anggota dewan komisi II, H. Masdawi. Menurutnya, anggaran berapapun dari APBD itu harus jelas arah dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Jadi, hasilnya itu harus jelas, utamanya pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Kabupaten Sumenep,” katanya.

Politisi berlambang Mercy itu menjelaskan pihaknya menekankan bahwa program pelatihan kerja tidak boleh berhenti pada aspek seremonial saja tetapi kegiatan itu harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, baik peningkatan kompetensi peserta, perluasan kesempatan kerja, dan juga mendorong adanya wirausaha mandiri.

Selain itu, juga mendorong adanya pendampingan lanjutan dan evaluasi pascapelatihan agar hasilnya benar-benar terpantau dan berkelanjutan.

“Usai pelatihan selesai itu harus ada tindak lanjut yang jelas. Jadi, anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif dan tidak sia-sia,” tukasnya.

Dengan demikian, DPRD Sumenep akan memastikan terus mengawal realisasi program tersebut agar berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (Amyas)