PEMBERLAKUAN PPKM KABUPATEN BLITAR

Pemkab Blitar, Jawa Timur dan jajarannya mengadakan rapat untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro.

“PPKM mikro ini kemungkinan akan dilakukan di Kabupaten Blitar, sebab grafik kematian sangat tinggi bila dibanding daerah lain dalam satu provinsi sejawa timur, untuk grafik kesembuhan sangat rendah.merujuk Rumah sakit untuk penanganan covid 19 juga masih terbatas.tempat merawat pasien yang terpapar covid 19 huniannya masih sekitar 70 persen yang siap,” kata Bupati Blitar Rijanto, Senin (8/2/2021)

Pihaknya mengatakan seluruh desa atau kelurahan mulai saat ini di harapkan ada kampung tangguh.memang, sebelumnya hanya ada beberapa kampung tangguh di kabupaten Blitar,untuk desa lain harus secepatnya menyusul.

Untuk peresmian kampung tangguh dan PPKM mikro di agendakan di Kelurahan Satrean, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Rabu (10/2/2021). Kegiatan ini juga diikuti seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Blitar secara daring.

Dari pihak Kapolres Blitar mendukung dengan adanya PPKM di kabupatenblitar. AKBP Leonard Marijahan Sinambela memaparkan kampung tangguh berbasis mikro sesuai dengan intruksi mentri ini adalah salah satu cara untuk pengamanan dan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Sekiranya Kampung tangguh yang sudah ada harus lebih aktif. Dan untuk Desa yang belum membentuk kampung tangguh covid 19 sebaiknya segera di bentuk.

“Sebelum di bentuk kampung tangguh covid 19 yang harus disiapkan yaitu kesiapan kampung tangguh, posko, SDM sarpras dan agenda kerjanya,” kata Beliau.

Berkaitan dengan PPKM yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 22 Februari 2021, beliau menegaskan terdapat beberapa yang harus di utamakan dan di perhatikan,antara lain membentuk posko di tingkat desa untuk menangani penyebaran COVID-19. posko ini harus ada beberapa unsur antar lain, Kepolisian(Babinkamtibmas), TNI (babinsa),Pemdes,Relawan(Karang taruna), penyuluh, PKK, para medis (tenaga kesehatan).

Dalam konsepnya, muspika bertugas melakukan supervisi kepada seluruh desa melalui operasi gabungan, Dengan demikian,bila ada permasalahan ditingkat bawah bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut , selain dihadiri Bupati Blitar, juga Kapolres Blitar, perwakilan dari Kodim 0808/Blitar, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan jajaran terkait lainnya.

Perlu di ketahui
Di Kabupaten Blitar, data COVID-19 hingga Senin (8/2/2021) terdapat 3.882 orang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, ada 3.195 orang telah sembuh, 372 orang telah diobservasi, dan 292 orang telah meninggal dunia.
(Agus sukoco)