Pemkab Nunukan Hadiri Entry Meeting BPK Perwakilan Kaltara

Nunukan-Lintas Indonesia.“Bertempat di Ruang VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Senin (01/02), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK-RI)Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara,melaksanakan Entry Meeting secara virtual dengan para Bupati dan Walikota se-kaltara.

Entry Meeting ini dalam rangka melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)dan Bantuan Partai Politik(Banparpol)Tahun Anggaran 2020.

Adapun jajaran Pemkab Nunukan yang hadir adalah,Bupati Hj.Asmin Laura Hafid,SE,MM, Sekretaris Daerah(Sekda) Serfianus,S.IP.,M.Si, PLT Inspektur Inspektorat H.Asmar,SE.,MAP Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Drs.Raden Iwan Kurniawan,M.AP,serta Kepala Perangkat Daerah terkait.”

Kegiatan diselenggarakan karena BPK Perwakilan Kaltara akan melaksanakan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)pada Pemerintah Daerah dan pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik TA 2020.

Bupati Nunukan,Hj.Asmin Laura Hafid,SE.,MM selaku pemerintah daerah mendukung sepenuhnya dicanangkannya zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Utara serta mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan interem BPK
terhadap LKPD dan parpol Kabupaten Nunukan di tahun 2020”.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara Agus
Priyono menyampaikan bahwa,tujuan pemeriksaan interim ini adalah untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LKPD tahun sebelumnya yang
kemungkinan saja ada temuan-temuan sebelumnya yang bisa mempengaruhi opini
apabila tidak ditindaklanjuti oleh Pemda.

Agus mengharapkan adanya tindak lanjut dari Bupati dan Walikota se-Kaltara untuk membantu kelancaran pemeriksaan oleh BPK usai dilakukan entry meeting tersebut.

“Saya mengharapkan kepada para Kepala Daerah,Bupati dan Walikota se-Kaltara,agar merespon dengan baik bersama jajaran pemerintah daerah masing-masing,”pesan Agus.

Agus menambahkan,agar sinergitas yang telah tercipta antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus terjaga,terkait dengan tata kelola
keuangan.

“Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Kaltara tidak henti-hentinya mengharapkan sinergitas dari BPK dalam melakukan indentifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan,”pungkasnya./Humas/Rdm.