Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Rokok Ilegal kini menjamur di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bahkan, sosialisasi yang digelar oleh Satpol PP selama ini terkesan dinilai hanya sekedar formalitas.
Wakil Rakyat Sumenep menilai bahwa kegiatan sosialiasi hanya sebatas rutinitas tahunan untuk menghabiskan anggaran negara yang dikucurkan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Sehingga, di tahun berikutnya bisa mendapatkan kucuran dana lebih atau menurun.
“Jadi, kami lihat hanya rutinitas belaka, tidak punya dampak apapun untuk menekan peredaran rokok ilegal ini,” kata Sekretaris komisi I DPRD Sumenep, Suroyo.
Dia menambahkan, sebelum melakukan kegiatan tersebut harus dilihat ouput dan outcomenya. Sehingga, anggaran yang digunakan itu menjadi tepat sasaran.
“Di perencanaan kegiatan harus jelas outcomenya. Kegiatan itu memiliki dampak atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan yang digelar itu tidak hanya sekadar mengejar point melainkan juga untuk menarget anggaran. “Jadi, jangan hanya sebatas rutin dan kejar anggaran saja,” jelasnya.
Dia, Suroyo menegaskan, bahwa keberadaan kegiatan sosialisasi itu harus mampu untuk memberikan dampak pada meminimalisir peredaran rokok ilegal. “Kami lihat sosialisasinya kok seremonial belaka. Ini perlu dipikirkan ulang. Anggarannya pun harus dipertanyakan,” jelasnya.
Kepala Satpol PP Sumenep Laily Maulidy mengatakan pada kesempatan FGD itu jika sosialisasi itu sudah dilakukan. Dalam peruntukannya anggaran juga sosialisasi melalui budaya. Makanya, pihaknya mengelar topeng di kegiatan tahun lalu. “Jadi, kami sesuai dengan aturan saja,” ucapnya.
Mantan Kabag Perekonomian itu menuturkan, jika pihaknya memang harus melihat point, supaya tidak ada penurunan anggaran di tahun berikutnya.
Diketahui, akumulasi DBHCHT tahun 2023 sebesar Rp56 miliar, itu terdiri dari Rp4 miliar dana tambahan, Rp10 miliar sisa tahun lalu dan dana awal Rp42 miliar yang didapat di tahun 2023. Salah satu pengampu anggaran ini adalah Satpol PP dengan total 10 persen dari total anggaran yang ada. (Ays)
