Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Nunukan-Lintas Indonesia.co.id.“Para Ketua Rukun Tetangga(RT)dan Rukun Warga(RW)di wilayah Kecamatan Nunukan,Nunukan Selatan mengucapkan komitmen untuk menjaga situasi kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah(Pilkada)serentak tahun 2020 ini. Pengucapan komitmen itu dilakukan di Kantor Bupati Nunukan pada,(07/09),yang dipimpin langsung oleh Bupati Hj.Asmin Laura Hafid,SE.MM.”
Menurut humas,“Dalam komitmen tersebut, puluhan Ketua RT dan RW se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan menyatakan akan membantu pemerintah untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada)yang aman,tertib dan berintegritas tanpa hoax, menjunjung tinggi etika sosial masyarakat,serta menyampaikan informasi yang benar,akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Bupati Hj.Asmin Laura dalam arahannya mengajak kepada para ketua RT dan RW untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh isu-isu dan berita yang belum tentu kebenarannya,terutama isu yang sedang hangat dan viral di media sosial.”
Bupati Laura meminta kepada para ketua RT dan RW agar mengecek terlebih dahulu informasi itu benar atau tidak.Tanya kepada lurah,camat, atau kepala dinas teknis yang terkait agar tidak salah nanti dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang disampaikan bisa menimbulkan masalah sehingga dapat memperkeruh suasana,”kata Laura.
Diakuinya pula bahwa,selama masa kepemimpinannya kondisi keuangan pemerintah mengalami tekanan yang cukup besar, jumlah dan nilai proyek di masing – masing dinas juga mengalami penurunan. Namun hal itu disebabkan oleh terkendalanya transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Kita akui jumlah proyek, apalagi proyek PL sangat berkurang.Tetapi disamping karena tidak ada uang, ada juga saran dari BPK agar mengurangi jumlah proyek PL karena hanya akan menjadi hutang di kemudian hari”, jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut,Laura menampik anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa banyak sedikitnya proyek tergantung dari bupati saja.
“Saat ini kewenangan bupati itu semakin terbatas, semua juga ada aturannya. Kita (Pemerintah) juga diawasi oleh Kepolisian, Kejaksaan,Ombudsman, LSM dan lain – lain. Jadi tidak bisa semua terserah bupati, kita
diikat oleh aturan yang berlaku di negara ini. Setelah jadi bupati,saya juga baru tahu bahwa ternyata membuat kebijakan di pemerintah tidak segampang seperti yang saya lihat sewaktu masih menjadi anggota DPRD Kaltara,”ujarnya./Hms/Rhonye.
