Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Subulussalam-lintasindinesia.co.id
Lembaga Komando KPK minta kepada Inspektorat Kota Subulussalam agar professional untuk audit dana maupun program desa di seluruh desa se- Kota Subulussalam Dengan audit keuangan dan program, semua pihak yang berkepentingan terhadap dana desa bisa melihat dampak langsung dan tidak langsung dari program yang telah dijalankan.
Peranan ini seharusnya dijalankan Instansi yang berkecimpung di bidang nya seperti Inspektorat Kota Subulussalam, namun sampai saat ini belum ada tindakan pengauditan terkait Badan Usaha Milik Desa, (BUMdes) yang saat ini tercium baunya sudah menyengat bau busuk, seperti bau bangkai hewan yang belum ditanam.
Namun Instansi terkait,”Inspektorat nampaknya harus memakai masker untuk menghindari bau busuk tersebut jikalau tidak diaudit” terkait Dugaan BUMdes Se-Kota Subulussalam terkubur tak berbatu nisan itu.
Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Komando KPK, Kota Subulussalam Deni Syahbudin Rabu (5/5/2021)
Dia mengatakan, amatan Lembaga Komando KPK itu, hingga tahun Ketahun program desa diluncurkan, banyak aparatur gampong yang cuma fokus pada pertanggung jawaban keuangan saja.
“Targetnya yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara keuangannya saja, padahal bukan hanya itu tujuan utama program ini,” ujarnya.
Deni menambahkan, audit juga diperlukan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). se-kota Subulussalam mana pernah tersentuh atau yang sudah maju dan berkembang di Subulussalam ini, Dengan adanya audit, pemerintah bisa tahu pengalokasian dana tersebut menguntungkan atau malah merugikan desa.
Ingat” itu uang rakyat bukan uang pribadi, pihak instansi terkait jangan kesannya tutup mata, semut yang jauh disana kelihatan, sementara gajah didepan mata tak kelihatan” aneh ujarnya
“Tanpa diaudit, maka ditakutkan tiap tahun kucuran dana desa ke BUMDes itu hilang tak berbekas, tidak membawa kesejahteraan kepada masyarakat di desa,” jelasnya
Dia menambahkan, salah satu contoh dugaan penyelewengan dana desa yaitu penganyaman Rotan dan di aggarkan sampai beberapa kali, ini temuan disalah satu didesa Belegen Mulia dengan anggaran DD diduga capai 100 juta.
Dugaan temuan berikutnya di Desa yang sama adalah seperti Penyelanggara PAUD/TK/TPA/TPQ hal ini juga dianggarkan beberapa kali sementara Atas nama PAUD/TK tidak ada di desa tersebut ini juga capai 100 juta, hal ini masih satu desa bagai mana pula se-Kota Subulussalam terdiri 5 Kecamatan dari 82 desa.
“Kami juga menemukan Anggaran dibuat namun nama PAUD/TK tidak ada di desa, tersebut” beber Deni
Harapan kita kepada inspektorat agar professional bekerja, jangan hanya menunggu dan menerima laporan saja.
Menurutnya, Lembaga Komando KPK sudah mengkhawatirkan program dana desa dapat menjadi momok bagi aparatur desa, karena tidak dilakukan pendampingan secara serius. Bahkan di pemberitaan banyak oknum kepala desa yang bermasalah dan akhirnya masuk ke penjara. “Maka dari itu, perlu diaudit keuangan dan program untuk menghindari tidak tercapainya tujuan dari peruntukan dana desa ini,” tukasnya.
Harapannya kepada penegak hukum Polres yang kita banggakan selama ini. kita lihat selama ini disetiap kasus mudah terungkap dan cepat menanganinya dan Kajari Subulussalam. terkait hal ini “BUMdes” agar segera dapat diusut dan terungkap sampai tuntas, oleh Pihak Polres dan Kajari itu. dan semoga dengan ada nya pmberitaan ini dimuat diketahui bapak Kapolri, Kajagung dan KPK disenanyan tutup Deni
Terkait hal ini lintasindonesia.co.id mencoba konfirmasi Kepala Inspektorat Sarifuddin MM. via WhatsApp +6285361573xxx masuk berconteng 2 namun sampai saat ini belum ada tanggapan sehingga berita ini dimuat (M. Pohan)
