Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meningkatkan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke masing-masing kecamatan baik untuk wilayah daratan maupun kepulauan.
Plt Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan BPPKAD Sumenep, Ferdiansyah menjelaskan bahwa pihaknyamenyampaikan terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke Pemerintah Desa.
“Penyampaian ini sekaligus ingin mengetahui persoalan apa saja di tingkat desa utamanya kendala pembayaran PBB,” katanya. Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, dari hasil keluhan warga diketahui mengenai jauhnya lokasi untuk membayar PBB. Sehingga, BPPKAD Sumenep mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi agen laki pandai.
“Jika BUMDes berperan, maka pembayaran bisa dilakukan di desa. Apalagi kami sudah punya kanal pembayaran di Bank Jatim, Bank Mandiri dan Tokopedia. Bahkan, tahun ini bisa melalui QRIS,” jelasnya.
Untuk itu, selama sosialisasi, dirinya mempersilahkan jika ada desa yang ingin mengajukan pemutakhiran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tetapi, sejatinya pemutahiran PTSL, saat ini memprioritaskan desa yang sama sekali belum punya data peta per bidang tanah.
“Itu bertujuan supaya data yang tidak jelas SPPT ditagihkan kepada siapa, dengan adanya data pemutakhiran ini nanti tagihannya jelas akan diberikan kepada siapa dan disampaikan kepada siapa,” tukasnya.
Dia menambahkan, bahwa segala upaya dilakukan dengan harapan agar pembayaran PBB di Sumenep terpenuhi guna menekan pajak terhutang. Mulai tahun 2002 hingga 31 Desember 2023 piutang tunggakan PBB mencapi Rp 61.239.675.982,-.
“Harapan kami melalui sosialisasi ini salah satu indikatornya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak,” harapnya.
Dengan demikian, sosialisasi ke kecamatan-kecamatan itu telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2023. Hanya tersisa Kecamatan Masalembu yang merupakan kecamatan kepulauan terjauh di Kabupaten Sumenep.
“Untuk itu, kami akan segera menjadwalkan untuk melakukan sosialisasi pajak ke Kecamatan Masalembu,” tutupnya. (Niyas)
