Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, (Lintasindonesia.co.id) – Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur rutin menggelar serap aspirasi (reses) di berbagai daerah dapil masing-masing, Selasa (9/4/2019).
Hal itu (reses red) dilakukan untuk bertemu dengan para konstituen. Sehingga keluh kesah dan berbagai aspirasi masyarakat didengar langsung oleh sang legislator.
Disaat kegiatan reses berlangsung berbagai usulan kegiatan mulai dari infrastruktur, pemberdayaan, kesehatan dan lain sebagaimana bermunculan dari masyarakat. Hingga kemudian usulan itu kemudian ditampung menjadi aspirasi yang akan di bawa dalam sidang paripurna.
“Jadi, kami harap usulan yang disampaikan pada legislator itu bisa diakomodir oleh pemerintah dalam APBD mendatang. Meski masih banyak usulan warga yang belum bisa ditampung dalam bentuk kegiatan pemerintah, meski sudah diusulkan berulangkali,” kata
Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis.
Politisi pan itu menyampaikan, sebenarnya pihaknya menginginkan
aspirasi yang disampaikan warga dalam reses tersebut bisa diakomodir langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep.
“Ya, harus lebih dominan. Sebab ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bukan malah lebih banyak diambilkan dari hasil musrembang yang dilakukan eksekutif. Kegiatan reses ini face to face dengan masyarakat,” tegasnya.
Oleh karena itu, jika hasil reses diakomodir maka berikutnya tidak akan muncul kembali persoalan yang sama tempo reses sebelumnya.
“Namun, faktnya masih banyak aspirasi masyarakat yang tidak diakomodir oleh eksekutif. Padahal, yang tidak diakomodir itu akan menyebabkan warga enggan untuk memberikan usulan kembali,” ujarnya.
Kendati demikian, meski hasil reses anggota dewan ini bisa dilakukan secara bertahap dengan skala perioritas. Minimalnya, separo dari hasil reses itu bisa dimasukkan dalam anggaran dan menjadi kegiatan. Sehingga, masyarakat yang kami temui tidak akan selalu bertanya hasil aspirasi yang mereka sampaikan.” Kami kira ini harus menjadi perhatian eksekutif,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan sebelum pembahasan APBD maka dilakukan pertemuan yang bisa mengakomodir hasil reses dengan musrembang. Supaya terjadi sinkronisasi anggaran antara eksekutif dan legislatif.
“Bukan saat pembahasan timgar dan banggar, tapi jauh sebelumnya itu harus bisa bertemu untuk menyatukan persepsi terkait program kerakyatan. Intinya, hasil reses ini harus menjadi perhatian, biar tidak ada kesan hanya sebatas formalitas belaka,” tukasnya. (Yas)
