Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPKP dan Perhubungan) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur lakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan PLN.
Hal itu dilakukan (monitoring) dalam rangka berkaitan dengan titik-titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah memang tidak ada materialnya dalam katagori lampunya sudah tidak berfungsi.
“Yang sudah tidak berfungsi kita lampunya dipustuskan oleh PLN. Target yang saya sisir di wilayah kota berikutnya ke wilayah kecamatan,” kata Kabid Prasarana dan Keselamatan Transportasi DPKP dan Perhubungan, Dadang Dedy Iskandar, SH., MH.
Dia menambahkan, bahwa program meterisasi utamanya yang ada di wilayah kota, terutama yang taksasi-taksasi itu pihaknya bakal sisir untuk wilayah kota dulu dari taksasi menjadi meterisasi.
“Jadi, untuk taksasi-taksasi itu akan sisir diwilayah kota dulu dari taksasi menjadi materisasi,” jelasnya.
Bahkan, pihaknya juga melakukan pergantian-pergantian lampu yang dari merkori ke lampu LED, dengan menggantikan lampu tersebut tentunya meringankan pembayaran PJU.
“Lampu merkori kita ganti ke yang LED. Jadi itu akan bisa menekan terhadap pembayaran PJU. Termasuk juga ada beberapa PJU-PJU yang memang secara tagihannya itu sudah sangat tidak wajar,” ujarnya.
Menurutnya, setiap bulan sebelum pihaknya melakukan monitoring bersama tim PLN tersebut pembayaran sekitar 1,47 miliyar setiap bulannya.
“Setelah kita lakukan monitoring ada penurunan 1,413, intinya ada penurunan setiap bulannya hampir 60 juta. Pembayaran PJU ini termasuk yang kepulauan,” jelasnya.
Kendati demikian, lampu merkori yang diganti ke LED ditarget 50 persen. “Kita bisa terealisasikan, untuk kita mengganti keseluruhan lampu merkori yang ada maka membutuhkan biaya besar. Nah kita maksimalkan penggantian lampu itu secara bertahap,” tukasnya.
Selain itu, ditahun ini ada kenaikan tarif 17 persen kenaikannya, tetapi sebelumnya sudah lakukan efesiensi itu, “Mudah-Mudahan kedepannya kita minimal tidak defisit. Cukup besar, sekarang kalau dengan kenaikan 17 persen minimal 18 milyar satu tahunnya, untuk pembayaran PJU,” tegasnya.
Bahkan, kata Dadang, pendapatan dari pajak PJU yang dibayarkan oleh masyarakat kurang lebih 12 Miliyar.
“Pendapatan kita dari pajak PJU yang dibayarkan oleh masyarakat kita hanya kisaran kurang lebih 12 miliyar jadi kita minimal difisit 5 sampai 6 miliyar. Sesuai arahan pimpinan kita terus lakukan penekanan efesiensi terhadap pembayaran PJU,” tutupnya. (Ys)
