RAPAT PARIPURNA DPRK KOTA SUBULUSSALAM WAKIL KETU WALK OUT

By. M. Pohan
Subulussalam – media-lintasindonesia.co.id – Rapat paripurna persetujuan bersama rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan belanja tahun 2019 dan peraturan DPRK Subulussalam tentang tata tertib DPRK Subulussalam tahun 2018. dilaksanakan di rungang rapat paripurna DPRK Kota Subulussalam hari Jumat 30/11/ 2018

Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DRKK Kota Subulussalam Hariyansyah dan terbuka untuk umum, turut hadir Walikota H. Merah Sakti. SH, Wakil Ketua DPRK Hj. Mariani Harahap, Ketua Pengadilan Singkil H. Hamzah Sulaiman, SH Walikota terpilih H. Alfan Alpian Bintang, SE. Ketua MPD Jaminuddin. Spd dan dihadiri Muspida plus dan SKPK, Kota Subulussalam.

Beberapa menyampaikan pandangan nya yitu, seperti Feraksi Sepakat Bersama H. Ajo, menyampaikan pandangan nya. menyetujui rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan belanja tahun 2019 dan peraturan DPRK Subulussalam tentang tata tertib DPRK Subulussalam tahun 2018.

Dilanjutkan dengan Feraksi Nurani Berkembangsaan dan Berkeadilan. Usman Kahar menyampaikan dalam pandangan nya. Juga menyetujui rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Anggaran Pendapatan dan belanja tahun 2019 dan peraturan DPRK Subulussalam tentang tata tertib DPRK Subulussalam tahun 2018.

Namun Wakil Ketua DPRK Kota Subulussalam dari Partai Hanura, Hj. Mariani Harahap walk out dari ruangan Rapat paripurna dengan agenda rapat paripurna pengesahan rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang APBK Tahun 2019 dan Qanun DPRK Subulussalam tentang tata tertib DPRK Subulussalam tahun 2018.

Selain itu, Mariani juga membatalkan tekenannya pada pembahasan anggaran APBK Tahun 2019.
Namun sidang tersebut sempat sedikit bersitegang setelah Hj. Mariani Harahap selaku Wakil Ketua yang duduk diatas instrupsi, meminta waktu 5 menit, kepada Ketua DPRK selaku pimpinan sidang. Namun, Hj. Mariani Harahap diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya  oleh Ketua DPRK, Hariansyah, setelah sidang diskor kurang lebih setengah jam. Setelah skor dicabut, oleh ketua DPRK mempersilahkan Hj, Mariani Harahap untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya.

Lanjut Hj. Mariani mengatakan ada beberapa  lembar pandangan fraksi sepakat bersama yang tidak dibacakan oleh utusan fraksi Usman Kahar. Salah satu isi yang tidak dibacakan tersebut mengenai Dana Insentif Daerah (DID). Bahwa pada rancangan APBK tahun 2019, terdapat ada dicantumkan anggaran pendapatan yang diduga fiktif, dimana anggaran pendapatan pada kelompok yang lain, pendapatan daerah yang sah yaitu mengalokasikan pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 12 Miliar.

“Berdasarkan data yang telah diumumkan di portal Kemenkeu, pemerintah untuk tahun anggaran 2019, Kota Subulussalam tidak memperoleh alokasi DID. Kondisi ini tentu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Untuk itu saya meminta agar alokasi ( DID ) yang dimasukkan di APBK tahun 2019 agar dihapus karena nantinya bisa menimbulkan defisit di tahun 2019, ” ujar Mariani.

Lanjut, alasan Hj. Mariani walk out karena dalam rancangan APBK tahun 2019 ditemukan adanya dicantumkan anggaran Silpa tahun 2018 sebesar Rp 3,4 miliar. Padahal, kata Hj. Mariani, tahun anggaran 2018 belum berakhir sehingga tidak logika angka Silpa dicantumkan ke anggaran 2019.

“Selain itu, jumlah APBK tahun 2019 juga hampir sama dengan APBK 2018. Seperti kita ketahui bersama, Pak Presiden telah mengumumkan kenaikan gaji ASN mulai tahun 2019 sebesar 5 %. Seharusnya lebih besar anggaran tahun 2019 dari pada tahun 2018.

Mariani, Untuk itu, saya membatalkan tandatangan saya yang sudah saya berikan pada pembahasan anggaran di SKPK. Dan saya juga nyatakan tidak akan menandatangani pengesahan APBK tahun 2019 jika persoalan tersebut tidak di hapus ” dengan tegas Hj. Mariani sambil keluar ruangan bersama satu orang anggota DPR K, Heppi Bancin yang merupakan satu partai yaitu partai Hanura ( MP )