Bantuan Dana Stimulan Korban Gempa Maluku terus Dikebut.

Ambon – Tim BNPB menghadiri rapat mekanisme transfer bantuan dana stimulan korban bencana Gempa bumi Provinsi Maluku auditorium hotel Santika, (5/12/2019).

Rapat yang dihadiri oleh BNPB, tim Bank BNI yaitu Kepala pimpinan wilayah Sulawesi dan kepala cabang Ambon serta jajarannya), BPBD Provinsi dan Kabupaten terdampak gempa (Kota Ambon, Malteng dan SBB), serta OPD tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota seperti inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan dan Dinas Dukcapil.

Pihak BNI menyatakan kesiapan karena beberapa kali terlibat dalam program bantuan pemerintah seperti kartu Tani, Kartu Keluarga Sejahtera yang intinya penyaluran dana.
Mereka juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan pihak terkait seperti yang disampaikan Kepala Wilayah Sulawesi Faisal Setiawan.

“ kami berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan dan kami juga telah berpenglaman dalam proyek program bantuan Pemerintah ke masyarakat selama ini dan berharap agar prosesnya berjalan lancar” ujar Faisal.

Komitmen BNI untuk siap tidak akan memungut biaya apapun terhadap rekening penerima bantuan serta siap menjemput bola.

Pihak BNPB melalui Kasubdit Penempatan Pengungsi Joko Sri Wismoko menjelaskan bahwa berdasarkan rekap SK Kepala Daerah terdampak untuk rumah rusak terdapat 12.137 unit sehingga perlu dibuat oleh BNI buku rekening sejumlah itu.
Joko juga mengingatkan kepada daerah agar pendataan NIK dan KK perlu dipercepat untuk tujuan pembukaan rekening lalu DTH dan CFW dapat segera didistribusikan ke masyarakat.
“ 12.137 rumah rusak berati target pembukaan rekening sebanyak itu pula dan daerah segera mempercepat NIK dan KK sehingga cepat terdistribusi Dana bantuan (DTH dan CFW) ke warga” pungkas Joko

Pada kesempatan itu Dinas dukcapil provinsi/kabupaten/kota siap membantu pendataan NIK dan KK korban bencana. Hal ini didasari Provinsi Maluku yang bersifat kepulauan dimana beberapa wilayah belum terjangkau jaringan internet dengan baik dan perekaman data penduduk masih dalam proses validasi.
Untuk permasalahan data kependudukan seperti NIK salah atau data tidak valid mereka memiliki call center dukcapil di nomor 150037 agar menjawab permasalahan, pertanyaan dan keluhan.
Sedangkan Inspektorat daerah mengapresiasi telah dilibatkan sejak awal dalam kegiatan dan akan dilibatkan juga sehingga mengetahui saat proses distribusi dana bantuan juga.(jodi)