Demo – AMAS minta KPK tidak menerima Laporan Hoaks terkait Bupati SBB.

Jakarta, Aliansi masyarakat adat saka mese nusa (AMAS) kabupaten seram bagian barat (SBB) Provinsi Maluku Gelar Aksi di depan gedung kantor komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI jalan Kuningan jakarta selatan.pukul 15.30 wib.

Aksi tersebut di pimpin oleh Fadli Bufakar sebagi Korlap , kristian sea sebagai Jenlap dan masa aksi sekitar 50 orang.

Dalam aksi tersebut kordinator Lapangan Fadli bufakar dalam orasinya mengatakan Sangat mendorong kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di bangsa ini, namum di harapkan agar KPK juga selalu selektif dalam menerima laporan terkait kinerja bupati kabupaten Seram bagian barat (SBB) M.Yasin Payapo.” kami masyarakat kabupaten SBB Provinsi Maluku sangat mendukung dan mendorong Kinerja KPK, dan kami juga sangat berharap KPK bisa jeli melihat setiap laporan, maksuknya jangan menerima laporan atas tendensius politik oleh mereka dan bukan bukti hukum.” Teriak Fadli.

Sementara itu jendral lapangan Kristian Sea dalam Paparan Orasinya menyampaikan Aliansi Masyarakat adat saka mese nusa mendukung KPK untuk tidak menerima laporan palsu atau Hoaks atas dasar Politik.” yang jelas kami sangat mendorong KPK dalam tidak pidana Korupsi, yang sangat penting bukan Laporan Bodong atau Laporan Palsu atas dasar Politik.” Ujar Sea.

Di tambahkan oleh Fadli Bufakar Isu Soal pemotongan dana ADD tahun 2017 oleh Bupati SBB Drs.Moh.Yasin Payapo adalah berita Hoks , ia menjelaskan dalam orasinya bahwa perubahan atau penyesuaian Dana Desa terjadi karena adanya perubahan regulasi yakni Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang rincian APBN Tahun 2017 yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017.
” Tidak ada pemotongan ADD SBB tahun 2017, itu adalah penyesuain berdadarjan Pepres 86 tahun 2017 Tentang rincian APBN.” ujar Bufakar.

Setalah berorasi Aliansi Masyarakat adat saka mese nusa langsung di temui bagian Humas KPK Ibu Siti dan menyerqhjan pernyqtqan sikap.(Anwar Tiha)