Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Media-lintasindonesia.co.id,Jambi-Bungo—Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Bungo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di Kabupaten Bungo TPID kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Agenda tahunan yang bertajuk High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali dilangsungkan pada Senin (20/12/21). HLM TPID kali ini mengusung tema “Menjaga Inflasi dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Masa Covid-19” yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Bungo.
Kegiatan HLM TPID ini dihadiri oleh Bupati Bungo H. MASHURI.SP.,ME,Ketua DPRD kab Bungo Jumari Ariwardoyo,Kadis Bappeda kabupaten Bungo H. Dedi Irawan SE,MM, Rektor UMB Prof. Dr, H. Syansurijal Tan, Kepala BPS Jambi Agus Sudibyo M. Stat.Perum BULOG , Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Bapak Dwiki, perwakilan OJK Bapak Agus dan Bapak Persada dan Kepala Daerah se-Kabupaten Bungo beserta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian arahannya Bupati Bungo H Mashuri, menyebutkan bahwa kegiatan HLM TPID ini menjadi usaha yang sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Bungo apalagi dalam beberapa waktu kedepan akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Sehingga perlu dilakukan tindakan kongkrit seperti melakukan tindakan operasi pasar untuk menekan kestabilan harga.
Dari beberapa kunjungan pasar yang telah dilakukan, diketahui harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bungo masih dalam taraf yang wajar. Namun demikian, pasokan cabe masih menjadi perhatian karena melonjaknya harga di pasaran hingga mencapai 100rb per kilo gram“
Bupati Bungo memberikan cacatan strategis, yaitu meminta agar kepala daerah dapat memimpin langsung apabila ada kegiatan HLM. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen khusus dalam hal pengendalian inflasi di Kabupaten bungo,” ujarnya.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi yaitu melakukan langkah nyata, terencana dan terukur untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Melakukan operasi pasar dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19 bekerja sama dengan Satgas Covid-19 dalam penertiban penerapan physical distancing.
Selanjutnya TPID kabupaten / kota harus menjaga ketersediaan pangan, apabila terjadi defisit agar berkoordinasi dengan wilayah surplus, serta mengoptimalkan kerja sama perdagangan antar daerah.
Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Dwiki menambahkan, pemulihan ekonomi pasca pandemi meningkatkan aktivitas usaha dan permintaan masyarakat.
Hal tersebut juga berdampak pada harga komoditas bahan makanan yang cukup terjaga seiring tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat, dan kondusifnya kondisi cuaca sehingga turut mendukung produksi hasil pertanian.
“Upaya yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Selain itu, kerja sama antar daerah menjadi salah satu alternatif dalam memastikan tersedianya pasokan produk atau komoditas tertentu sehingga fluktuasi harga dapat diredam ketika suatu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,” jelasnya.
Dari hasil HLM TPID disimpulkan poin utama yaitu, pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk memfasilitasi terbentuknya kerja sama antar daerah dalam Kabupaten Bungo. Dimana ada daerah yang surplus pasokan bahan makanan dan ada yang defisit, seperti Petani Semangka harus mengandalkan pembeli dari daerah lai Sehingga, hal seperti itu perlu difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. “Pungkas Mashuri.
Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo juga turut andil dalam pembahasan laju inflasi di Kabupaten Bungo dimana kehadiran Bappeda H. Dedi Irawan SE. MM selaku Kepala Dinas. Acara ditutup dengan penandatanganan kerja sama dengan para peternak unggas.
(Dya)
