Kasus Dugaan Suap Anggota DPRD SBB Terkesan Jalan Ditempat

SBB,LintasIndonesia-karena sampai hari ini pihak kepolisian resort SBB terkesan tidak menanganinya dengan serius, sehingga publik sangat pesimis bahwa kasus ini seiring dengan berjalannya waktu nantinya akan tenggelam di tutup oleh gempa yang menggetarkan SBB, hal ini sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yg menjadi tanggung jawab seluruh komponen anak bangsa, lebih khusus kepada para legislator dan pemerintah daerah skarang, jika kasus yang terindikasi melibatkan pihak eksekutif dan legislatif tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum, maka upaya untuk mencegah perilaku korup akan menjadi pepesan kosong. Dan itu sama dengan aparat penegak hukum di daerah ini memberikan ruang yang besar kepada penyelenggara negara dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif didaerah untuk berlaku semena mena terhadap pengelolaan, penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan didaerah.

bahkan praktek perilaku korup akan berjangkit disemua lini, karena barometernya adalah kelemahan penegak hukum terhadap penanganan kasus suap yg sangat terang bukti petunjuknya yang disampaikan oleh saudara Hendrik Seriholo selaku anggota DPRD kab. SBB dalam agenda resmi kenegaraan lewat Paripurna Terkait dengan LPJ APBD Tahun 2018 tidak ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum, walaupun kejadian tersebut terjadi didepan mata.

Saya sangat khawatir, kepercayaan publik terhadap penegak hukum didaerah ini akan menurun lantaran kasus yg terjadi didepan mata dan disaksikan oleh publik saja bisa tidak ditangani dengan serius, apalagi kalau ada kasus hukum yg tidak diketahui oleh publik, Bagaiman jadinya nanti…

Untuk itu, saya selaku PENYULUH ANTI KORUPSI La Ode Jainal S. Hi, ( Penyuluh KPK ) di Provinsi Maluku meminta Kepada KAPOLDA Maluku untuk menginstruksikan KAPOLRES SBB segara mengambil langkah cepat dan tegas untuk memproses Kasus dugaan Suap yg terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan segera memanggil pihak pihak yg terlibat dalam kasus tersebut. Lebih terkusus kepada saudara HENDRIK SERIHOLO sebagai juru kunci akar permasalahan dalam kasus tersebut.

Dan saya juga meminta kepada Gubernur Maluku untuk pro aktif mendorong dan memberikan ruang yang sebesar besarnya terhadap penegak hukum terkait dengan izin pemeriksaan terhadap ASN atau penyelenggara negara lainnya yg terindikasi terlibat dalam kasus Suap anggota DPRD SBB yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah, dan kalau tuduhan Saudara Hendrik Seriholo terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah.

Andaikan memang betul pemerintah SBB tidak terbukti maka ini juga bisa menjadi pencemaran nama baik dan harus di proses pula sebagaimana mestinya. Sesuai dengan pasal 317 (1) dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Karena seperti video yang beredar paripurna kata akhir fraksi GOLKAR, Hendrik Seriholo telah terjadi pengembalian UANG. Dan uang tersebut diduga diberikan atas arahan M. Yasin Payapo untuk menyuap anggota DPRD, sehingga tidak mempersoalkan laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2018, yang banyak ambruk. Dalam kasus ini bisa saja saya beramsumsi bukan hanya HENDRIK SERIHOLO yang menerima suap bahkan bisa jadi masih ada lagi oknum” yang lainnya pula, (Kejahatàn berjamaah).

Andaikan memang perlu bukti semestinya polres SBB jelih dalam hal ini, ada soft copy rekaman percakapan pada sidang paripurnah tersebut.

Tidak hanya mengembalikan uang, Hendrik Seriholo dengan tegas menyatakan FRAKSI GOLKAR menolak laporan pertanggung jawaban APBD SBB 2018 yang ditetapkan menjadi perda.

Intinya kasus ini harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum didaerah, sehingga kedepan ada efek jera bagi para pelaku dan menjadi worning keras untuk para pemangku kepentingan di daerah untuk tidak melakukan praktek praktek korupsi yg berdampak pada terhambatnya proses pembangunan didaerah karena perilaku korup pejabat.(.Anwar Tiha)