Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Mengingat momentum Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 bahwa pers tetap berdiri sebagai benteng demokrasi dan pengawal kebijakan publik.
Di Kabupaten Sumenep, gaung HPN 2026 dimaknai sebagai ajakan memperkuat sinergi antara insan pers dan pemangku kebijakan.
Media bukan hanya sebagai corong informasi melainkan mitra kritis yang memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di rel kepentingan rakyat.
“Jadi, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers, khususnya di Kabupaten Sumenep. Pers adalah pilar demokrasi dan mitra kritis pemerintah dalam membangun daerah,” kata ketua komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, Senin (9/2/2026).
Dia menambahkan, peran pers tersebut justru semakin vital di era digital saat ini. Dengan Kecepatan informasi yang tak terbendung sering kali menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi dan hoaks.
Dalam situasi seperti ini, profesionalisme dan integritas jurnalis ini menjadi taruhan utama kepercayaan publik.
“Kecepatan ini tidak boleh mengalahkan kebenaran. Media tetap berdiri di atas fakta, data, dan kode etik jurnalistik. Di situlah kepercayaan masyarakat dipertaruhkan,” paparnya.
Menurutnya, pihaknya mengakui bahwa banyak kebijakan yang lahir maupun diperbaiki berkat sorotan media. Pemberitaan yang tajam, berimbang, dan berbasis data kerap menjadi alarm dini sekaligus bahan evaluasi bagi DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Kritik media sebagai “vitamin demokrasi” yang menjaga lembaga legislatif tidak kehilangan arah.
“Kritik konstruktif penting. Tanpa kontrol publik melalui media, kebijakan bisa berjalan tanpa koreksi. Justru dengan adanya sorotan pers, kami terdorong untuk terus berbenah,” ungkapnya.
Dengan demikian, pentingnya menjaga hubungan profesional antara DPRD dan insan pers. Kolaborasi harus dibangun atas dasar saling menghormati peran dan independensi masing-masing, bukan saling intervensi.
Transparansi dan keterbukaan informasi, menurutnya, menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Untuk itu, HPN 2026 diharapkan menjadi pengingat bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang dibingkai tanggung jawab moral dan profesional.
“Media yang kuat akan melahirkan demokrasi yang sehat, dan demokrasi yang sehat menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah,” tuturnya.
Begitu pula di tengah dinamika sosial dan politik yang terus bergerak, pers diharapkan tetap tegak sebagai penjaga nurani publik mengawasi, mengkritisi, sekaligus menginspirasi.
“Karena pada akhirnya, pembangunan yang berpihak pada rakyat tidak hanya lahir dari ruang-ruang rapat, tetapi juga dari keberanian media menyuarakan kebenaran,” tutupnya. (Rdyas)
