Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat
Seram Bagian Barat, Gabungan 5 Aliansi dari Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku terdiri dari Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese Nusa, Walang Aspirasi Masyarakat Maluku, Aliansi Pemuda Maluku Demokrasi (AMPD), Komunitas Adat Tiga Batang Air, dan Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (Aman) SBB serta sejumlah Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengkoordinir Demonstran tersebut Berasal dari Gabungan masyarakat Kecamatan Taniwel, Masyarakat Desa Piru, Masyarakat Desa Loki, Masyarakat Desa Iha, Masyarakat Desa Lumoli, Masyarakat, Dusun Tanah Goyang dan Masyarakat Dusun Talaga Desa Piru.
Dengan tuntan agar segera DPRD Kabupaten SBB Mengesahkan 3 buah RANPERDA tentang Ranperda Negeri Adat, Ranperda Saniri Negeri dan Ranperda tentang Desa.
Orasi yang di pimpin Oleh Koordinator Lapangan Yanto Lemosol dan Christian Sea, Ampd didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab SBB jalan trans Seram, Piru 12/9/18
Dalam orasinya Yanto dan Christian katakan Kami Masyarakat adat yang tergabung dalam 5 Aliansi tersebut, Menuntut agar DPRD segera Mengesahkan 3 Ranperda karena sudah 4 Tahun, Kami Masyarakat Desa Adat sampai saat ini belum juga ada Raja Definitif, yang ada hanya penjabat / Karteker yang selama ini masi pimpin Desa Adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Setelah pemyampaian Aspirasi di depan Kantor DPRD selama kurang 35 menit akhirnya ketua DPRD Drs. Julius Rotasouw, Ketua Badan Legeslasi DPRD Hendrik Seriholo,SH, Ismail Marasabessy dari partai Nasdem, Abdula Selehu dari partai Hanura.
Abu Hitimala partai Hanura, dan Arifin Pondlan Nasdem menerima perwakilan Para Pendemo di Ruang Rapat Kantor DPRD perwakilan dari 5 Aliansi yaitu ; Agus Latusia dari Negeri Piru, Yanto Lemosol, Chrestian Sea dari Taniwel, Reki Purimahua dan Markus Riry dari Desa Loki serta beberapa toko masyarakat lainya.
Markus Riry mewakili Masyarakat Loki menyampaikan aspirasi tentang pernyataan sikap Kami Masyarakat Negeri (red = desa) Adat Loki Menolak dengan tegas apa yang di sampaikan oleh IKBH, kepada DPRD, kalau Negeri Loki bukan Negeri Adat itu tidak benar, karena tidak sesuai dengan bukti fakta atau data. Kami Masyarakat Negeri Adat Loki menghimbau kepada pemda untuk segera membubarkan Organisasi IKBH, karena tidak melibatkan Masyarakat dan Negeri Adat di Kecamatan Huamual.
Kami Masyarakat Negeri Adat Loki juga meminta kepada Pemda, DPRD untuk lebih proaktif memperhatikan hal ini dengan cara yang sangat Profisional.
Kami Masyarakat Negeri Loki Menyatakan bahwa jangan Negeri Kami di jadikan alasan untuk menunda pengesahan Ranperda Negeri Adat di Kab SBB. Dan Kami Masyarakat Negeri Adat Loki memintakan jangan ada dusta di antara kita dalam membangun Daerah Kabupaten SBB kedepan biar perlu melibatkan para tokoh Adat dan Akademisi untuk diadakan Sering bersama.
Sedangkan Yanto Lemosol yang mewakili Masyarakat Taniwel, menyampaikan kalau DPRD tidak menerima aspirasi pendemo, maka kami pendemo akan menutup semua Akses pemerintahan Daerah Kab SBB.
Ketua Korlap Yanto Lemosol Membacakan 5 tuntutan pernyataan sikap yaitu :
Memdesak DPRD untuk menetapkan Ke tiga Ranperda menjadi Perda.
Mendesak DPRD melakukan pengawasa dan fungsi budgeting untuk mempercepat pembentukan Saniri pada Negeri Adat.
Menolak dengan Keras Paguyuban Ormas, Organisasi Kedaerahan dan LSM dalam bentuk apapun yang menjastifikasi legalitas Status Adat dari satu Negeri Adat terhadap Negeri Adat lainya di Bumi Saka Mese Nusa.
Memberikan batas waktu untuk di sahkan Ranperda menjadi Perda pada hari ini dan atau satu hari setelah pernyataan sikap ini kami sampaikan.
Apabila sampai batas waktu yang kami tentukan tidak ditindak lanjuti pernyatan ini maka kami akan melakukan sasi adat serta memboikot seluruh aktifitas beserta kantor Kab SBB.
Ketua DPRD Juilius Rotasouw dalam menyikapi persoalan ini bahwa terkait dengan penyusunan Ranperda merupakan hak Normatif dari pemerintah Daerah namun sampai dengan saat ini DPRD belum menerima Ranperda tersubut, makanya DPRD mengambil inisiatif untuk meyusun Ranperda dengan menggunakan pihak ketiga dalam hal ini Yayasan Payung Teduh untuk melaksanakan kajian dan membentuk Tim penyusunan dan pembuatan Ranperda yang terdiri dari Akademisi, dan Ranperda tersebut sudah di laksanakan tahap demi tahap sehingga sudah rampung 90% tinggal disahkan dalam sidang paripurna,Namun karena tertumbuk dengan permasalahan Demo yang dilakukan oleh IKBH terkait penolakan Ranperda tersebut sehingga sampai dengan sekarang ini belum di tetapakan.
Bupati Yasim Payapo di dampinggi sekretaris Daerah Mansur Tuharea di Ruang rapat kantor bupati,saat menerima perwakilan pendemo,Walaupun dengan sedikit ketegangan antara pendemo Agus Latusia dengan Bupati SBB ( adu mulut), Namun dapat terkendali oleh Bupati Yasim Payapo.
Bupati memintakan kepada pendemo dari Aliansi maupun IKBH, Desa Waoloy dan Desa Elpaputy bahwa tidak ada lagi melaksanakan gerakan gerakan propokatif karena kita semua orang basudara, dan Ranperda itu sudah di sampaikan kepada DPRD untuk di Godok.
Selanjutnya Bupati menjelaskan terkait dengan proses pemelihan dan pelantikan Kepala Desa definitif menunggu sampai dengan pemelihan Legislatif dan pemelihan Presiden 2019.tutup payapo.
Masa yang datang menggunakan 2 buah mobil Dum Truck, 4 buah mobil Avanza, 2 buah mobil Pick Up dan puluhan kendaraan Roda dua dan di perkirkan masa sebanyak 200 Orang.(j#l)
