
Sumenep, Lintasindonesia.co.id- Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Kamis (8/9/2022).
Kedatangan mereka melakukan penolakan terhadap naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, naiknya harga BBM ini dianggap menyengsarakan dan membebani masyarakat. Sehingga, bupati dan DPRD harus menolak atas kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat itu.
Mereka juga membawa sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan Bapakku Kan Capek, Istirahat Jangan Bikin Melarat dan membawa sejumlah poster lainnya.
Aksi dari aktifis mahasiswa ini langsung mendapat respon dari bupati Sumenep Achmad Fauzi. Pihaknya mengapresiasi aspirasi masyarakat yang sudah memperjuangkan hak-hak rakyat. “Kami bangga, karena mahasiswa disini masih peduli dengan kepentingan masyarakat,” katanya melalui sambungan telepon.
Dia menuturkan, aspirasi penolakan terhadap BBM pasti akan diakomodir dan ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya juga akan melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat. “Secara kelembagaan, kami juga akan mengirim surat kepada pemerintah terkait aspirasi ini,” ujarnya.
Sebab, kata Fauzi, kebijakan ini bukan daerah, melainkan pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak punya untuk menolak atau membatalkan kebijakan. “Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi ini. Ingat ini kewenangan pusat,” tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap aspirasi ini bisa menjadi atensi pemerintah pusat. “Intinya, kami tetap berupaya maksimal terkait ini. Semoga bisa menjadi perhatian pemerintah. Semua aspirasi terkait ini pasti akan disampaikan,” ujarnya.
Dia menambahkan, apabila harga BBM ini tetap tidak turun, maka pihaknya sudah menyiapkan skema subsidi. Baik yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun APBD Sumenep.
“Dari pemotongan dua persen sisa DAU (Dana Alokasi Umum) tahun ini akan diperuntukkan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Subsidi trasnportasi. Jadi, dana yang disiapkan untuk itu sebesar Rp 6 miliar,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dari APBD juga sudah disiapkan subsidi untuk petani dan pemberian pupuk gratis. Hal ini dilakukan meringankan beban petani paska kenaikan BBM. “Yang jelas, kami siapkan langkah taktis agar bisa meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Sebab, terang dia, pemkab Sumenep pasti akan hadir kepada masyarakat terdampak paska BBM ini. “Kami tidak akan tinggal diam, jika ini berdampak negatif kepada masyarakat. Sebab, sudah disiapkan langkah taktis di atas itu,” tutupnya. (Yt)
Media Lintas Indonesia Harapan dan Aspirasi Rakyat



























